BOGOR | patrolipost.com – Data bantuan sosial atau bansos bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19 selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bermasalah dan tidak tepat sasaran.
Buruknya pendataan penerima bansos membuat kepala desa pusing dan was-was. Pasalnya, mereka kerap menjadi bulan-bulanan warga yang membutuhkan bantuan tersebut. Para kepala desa tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bogor, meminta data penyaluran tiga sumber bansos diperbaiki sebelum didistribusikan. Puluhan kepala desa ini sempat mendatangi kantor bupati lantaran bantuan itu telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Kemarahan warga terus berdatangan Bagian Bidang Pendidikan Apdesi Kabupaten Bogor Lukmanul Hakim mengatakan, kritik dan protes kemarahan terus berdatangan ke kantornya. Mulai dari RT hingga warga menganggap data bansos yang diajukan tidak sesuai begitu pula dengan penyalurannya. Terlebih bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Desa juga bisa menimbulkan masalah bagi dirinya jika data itu tak sesuai.
“Kemarin kita protes (kantor bupati), terkait banpres, banprov, Pemkab termasuk bantuan dana desa. Jadi fakta di lapangan tidak seindah yang digembor-gemborkan, janji manis soal bantuan terdampak Covid-19 akan mendapatkan sekian. Faktanya kan masyarakat resah,” ujar.
“Jadi jangan bicara indah soal bantuan ini sehingga dampaknya ke kami kan ( kades), warga protes ke RT kemudian RT datang ke kantor Desa, kita jadi bahan amuk kemarahan warga. Mereka komplain bantuan karena tidak tepat sasaran,” imbuhnya.
Lukman mencontohkan, bantuan sosial belum sepenuhnya tersalurkan ke warga yang biasanya datang melalui RT dari kecamatan seperti data beberapa keluarga yang diusulkan tidak sesuai di lapangan.
“Kecamatan kami datanya ada 7 desa dapat seribu sekian, faktanya yang dapat hanya 300 sekian. Kami desa Bantarsari dapatnya 34. Harusnya desa ada yang dapat 130.an, tapi faktanya di bawah seratus itu cuman 45 dan 30 saja,” ungkapnya.
Keanehan-keanehan data bantuan Adapula, lanjut dia, bantuan presiden yang cukup menyakitkan warga seperti di salah satu desa yaitu Gunung Geulis, Kecamatan Megamendung, didata itu hanya satu orang yang mendapatkannya.
“Di kami ada Desa Candali, Kecamatan Rancabungur juga bantuan presiden hanya 2, yang lain ada 12 jadi apa ini. Paling aneh itu gubernur menjanjikan ketika PSBB diberlakukan janjinya hari Rabu bantuan akan segera disalurkan tapi sampai sekarang belum juga ada. Itu yang kemudian kami pertanyakan,” sebutnya. Lukman menambahkan, sebagian data yang dipakai Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk menyalurkan bantuan ke warga terdampak merupakan data lama, yaitu data tahun 2009. Padahal pihaknya sudah memberikan update data terbaru lewat kecamatan akan tetapi sampai saat ini tidak sesuai.
“Kami kasih data yang terbaru tapi keluar data lama, ada data tahun 2009. Kan ini aneh. Data tidak update padahal kita sendiri diminta data terbaru tapi ketika kita serahkan yang keluar itu (data lama) ini yang kemudian menjadi komplain kami,” bebernya.
“Jadi kita kan ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat, jadi kalau kemudian ada keganjelan ya kita sampaikan bahwa faktanya begini,” tukasnya.
Bupati Bogor Ade Yasin mengakui banyak kendala dalam menepati janji pembagian bantuan yang sedianya dilakukan sebelum puasa bagi warga yang terdampak selama PSBB, namun kenyataannya hingga Rabu (29/04/2020) ini belum juga terealisasi. Bahkan, pihaknya baru akan membagikan bantuan berupa beras saja kepada 200 ribu lebih keluarga penerima manfaat (KPM) baik yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Non DTKS, dan non KTP Kabupaten Bogor, Kamis (30/4/2020) besok.
“Iya saya mohon maaf tadinya (bantuan) sebelum puasa dikirim, tapi banyak kendala (dihadapi) seperti birokrasi dan ketersediaan bantuan,” kilah Ade Yasin saat meninjau Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional II, Dramaga, Kabupaten Bogor, Rabu (29/4/2020).
Ade yang juga sebagai Ketua Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor memastikan, bantuan beras Pemkab Bogor akan menyasar 200 ribu rumah tangga selama tiga bulan ke depan. Setiap rumah tangga, kata Ade, akan menerima 30 kilogram beras untuk sebulan. Meski tidak memberikan uang, ia mengklaim, nilai 30 kilogram beras ini, setara dengan Rp 316 ribu. Namun, dia meminta masyarakat bersabar karena pengiriman dilakukan bertahap.
“Karena Kabupaten Bogor ini sangat luas. Jadi kita bertahap distribusinya untuk yang lebih membutuhkan dulu,” jelasnya. Ia juga memastikan, akan terus memantau distribusi beras sampai ke tangan masyarakat. Terutama soal kualitas beras yang akan dikirim sebagai bantuan dan pengiriman pun akan dikawal oleh TNI dan Polri agar tepat sasaran. (305/kmc)
