DENPASAR | patrolipost.com – Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, dr Ni Luh Gede Sukardiasih MFor, MARS membuka kegiatan Temu Kerja Penguatan Program Bangga Kencana di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Senin (24/1). Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas OPD-KB dari seluruh Kabuoaten dan Kota, Ketua IBI daerah Bali, Ketua IPeKB (Ikatan Penyuluh KB) daerah Bali, perwakilan Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan perwakilan Bappeda Provinsi Bali.
Dalam sambutannya, Sukardiasih menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu wujud keseriusan BKKBN dalam mendukung visi, misi dan janji Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BKKBN, yaitu untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong – royong.
“Melalui temu kerja penguatan program ini, tentunya menjadi salah satu wujud upaya kami dalam percepatan implementasi program Bangga Kencana serta percepatan penurunan stunting sesuai amanah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 melalui sinergitas lintas sektor,” ungkapnya.
Hasil Survei Status Gizi Anak Balita Indonesia (SSGBI) menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Bali tahun 2021 adalah paling rendah di Indonesia, yaitu 10,9%. Namun masih terdapat empat kabupaten dan kota dengan prevalensi di atas angka provinsi, bahkan diatas batas WHO, yaitu 20%. Sukardiasih berharap prevelensi stunting yang masih tinggi di kabupaten dan kota ini segera mencapai zero kasus stunting.
“Kita masih harus terus berupaya menurunkan angka stunting dengan strategi dan metode baru yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir,” katanya.
Salah satu pembaruan strategi percepatan penurunan stunting adalah pendekatan keluarga melalui pendampingan keluarga berisiko stunting untuk mencapai target sasaran, yakni calon pengantin (catin), ibu hamil dan menyusui sampai dengan pasca salin, dan anak 0 – 59 bulan. BKKBN sendiri telah membentuk tim pendamping keluarga (TPK) berisiko stunting yang terdiri dari tenaga kesehatan, kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kader penggerak masyarakat lainnya.
Ia berharap dengan dukungan komitmen dan peran Pemerintah Daerah serta mitra kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, penurunan angka stunting ini dapat dicapai sesuai target menjadi 14% di tahun 2024 secara nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, bahagia dan sejahtera.
“Mereka (TPK) akan mengawal proses percepatan penurunan stunting dari hulu, terutama dalam pencegahan. Mulai dari proses inkubasi hingga melakukan tindakan pencegahan lain dari faktor langsung penyebab stunting,” pungkasnya. (007)
