LABUAN BAJO | patrolipost.com – Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) dalam menjalankan fungsi koordinatifnya terus menjalin sinergitas dengan semua stakeholder. Fungsi koordinatif BPOLBF sendiri diwujudkan dengan menjalin komunikasi, koordinasi dan kolaborasi lintas stakeholder dalam mewujudkan pariwisata ekonomi kreatif berkelanjutan dan berdaya saing.
Ada 11 Kabupaten yang masuk dalam wilayah koordinatif BPOLBF yakni, Kabupaten Manggarai Barat, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai timur, Kab. Nagekeo, Kab. Ngada, Kab. Sikka, Kab. Ende, Kab. Flores Timur, Kab. Lembata, Kab. Alor dan Bima di Nusa Tenggara Barat.
Dalam mewujudkan percepatan pengembangan pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing di Kabupaten Manggarai Barat, BPOLBF menggelar Rapat Koordinasi Kelompok Kerja bersama Pemerintah Daerah, Rabu (9/6/2021). Rakor kelompok kerja ini dihadiri oleh organisasi perangkat daerah pada lingkup Pemkab Mabar, Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP), Polres Manggarai Barat, Kodim 1612 – 02 Komodo serta Kejaksaan Negeri Manggarai Barat.
Kelompok Kerja ini mempunyai tugas perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap percepatan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Manggarai Barat.
Direktur Industri dan Kelembagaan BPOLBF, Neysa Amelia menyampaikan bahwa Rakor Kelompok Kerja ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat agar pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Manggarai Barat terencana serta terarah dengan baik.
“Kita buat ini dengan perencanaan yang baik dari awal, masing – masing mengerjakan apa nanti, kita (tim Pokja) sifatnya hanya lebih ke kolaborasi dan sinkroniasasi serta memonitor apakah masing – masing dinas atau misalnya BPOLBF dengan pentahelixnya sudah menjalankan perannya masing – masing untuk mencapai satu tujuan bersama yakni menciptakan pariwisata dan ekonomi kreatif berkelanjutan dan berdaya saing,” tutur Neysa
Neysa menjelaskan, sebagai akselerator dalam mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing, BPOLBF tentu tidak bisa bekerja sendiri. Keterlibatan unsur pentahelix (akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, dan media) sangatlah dibutuhkan.
“Fungsi koordinatif kami itu bukan seolah olah semua harus mengikuti arahan kami, justru kami berfungsi untuk membantu terciptanya percepatan itu. Jadi kita ingin tau sebenarnya apa yang menjadi kendala di masing – masing dinas atau OPD. Melalui kolaborasi, koordinasi dan komunikasi itu nanti akan kita lihat apakah kita bisa bantu atau tidak,” imbuhnya.
Melalui kelompok kerja ini juga diharapkan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Manggarai Barat yang berkelanjutan dan berdaya saing mampu diwujudkan melalui sistem perencanaan serta monitoring yang baik.
“Kita buat ini lebih konkret, secara kelembagaan lebih pada struktur ada perencanaan yang baik, monitoring yang baik, dalam implementasinya juga pasti akan ada kendala tapi bagaimana kita saling support. Dengan menjalin komunikasi bersama unsur pentahelix kita mampu mengetahui kendala – kendala yang ada. Itu yang ingin diciptakan lebih baik lagi ke depannya,” ujar Neysa.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum dan Kesra (Asisten 3) Setda Mabar, Ismail Surdi yang ikut hadir dan membuka rapat koordinasi ini menyampaikan bahwa rancangan percepatan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif pada hasil rapat kelompok kerja nantinya juga diharapkan mampu mendukung Rancangan Program Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
“Kalau saya inginkan yakni ke depannya, antara hasil kelompok kerja dengan Rancangan Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sedang kami susun, ada kolaborasi sehingga saling mendukung dalam pelaksanaannya. Bagusnya ini karena sama – sama dimulai, tinggal nanti apa yang ingin kita hasilkan bisa didorong dari dua posisi ini, saya pikir ini adalah kolaborasi yang bagus dengan melibatkan semua stakeholder,” ujar Ismail.
Ismail berharap rapat kerja ini mampu dimanfaatkan oleh setiap jajaran OPD dalam mengusulkan target prioritas masing – masing agar mampu menjawab kendala – kendala yang selama ini dihadapi. Hal ini menurutnya perlu dilakukan sehingga dapat menjawab tantangan perkembangan pariwisata Labuan Bajo yang tumbuh pesat.
“Harusnya ada prioritas karena bagaimana pun harapan orang luar lebih cepat dari kondisi real kita dan dalam posisi mengejar ini tidak mungkin semua aspek kita lakukan. Oleh sebab itu setiap OPD harus ada prioritas masing – masing untuk mengejar ketertinggalan itu dan pada akhirnya porsi kepariwisataan yang begitu pesat ini, masyarakat dan kabupaten manggarai Barat mendapatkan hasil yang baik.” Ujarnya.
Selain itu Ismail juga berharap kehadiran BPOLBF dalam menjalankan fungsinya sebagai akselerator percepatan pengembangan pariwisata Manggarai Barat tetap bersinergi dengan semua pihak.
“Tentu saja BPOLBF punya tugas serta fungsinya sendiri sesuai dengan penugasannya darisana dan itu tidak bisa jalan sendiri, harus bersama – sama, sehinggah kita sama – sama mengejar target – target yang dibuat dan disusun oleh pemerintah,” jelasnya. (334)
