SEMARAPURA | patrolipost.com – Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta memimpin rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di ruang rapat Widya Mandala Kantor Bupati Klungkung, Rabu (23/12). Kegiatan ini dalam rangka mengevaluasi kegiatan TPID tahun 2020 dan antisipasi kebutuhan pokok menjelang peringatan hari Natal dan tahun baru 2021. Rapat dipandu oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Klungkung, Luh Ari Citrawati. Hadir Sekda Kabupaten Klungkung yang sekaligus selaku Ketua TPID Klungkung, Gede Putu Winastra dan anggota TPID Klungkung yang berasal dari sejumlah OPD.
Ketua TPID, I Gede Putu Winastra menyampaikan, pelaksanaan rapat ini merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilaksanakan dan menjadi prasyarat penilaian kinerja TPID. Dalam Rakornas TPID di Ubud, Gianyar bebarapa hari lalu, Kabupaten Klungkung ternyata masih berada di peringkat ke 3 dan belum berhasil menjadi nominator. Meskipun kinerja TPID Klungkung telah meningkat dibandingkan tahun 2018, namun tetap di bawah Kabupaten Badung dan Bangli. Klungkung pada Tahun 2018 menduduki peringkat III dengan skor 67,7 , pada tahun 2019 tetap di peringkat ke III dengan perolehan skor 91,1.
Sekda Gede Putu Winastra mengakui Tim TPID Klungkung masih mempunyai kelemahan yakni seluruh tim belum bekerja maksimal. Sejumlah Dinas juga belum melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan suply and demand. Selain itu beberapa dinas juga belum masuk menjadi bagian dari Tim TPID.
Sementara itu, Bupati Suwirta mengingatkan TPID tidak hanya bicara untuk menjadi juara, namun harus mampu membuktikan bahwa Pemkab Klungkung mensejahterakan masyarakat lewat program-program inovatif. Bupati Suwirta mencontohkan program Beli Mahal Jual Murah (Bima Juara) yang awalnya diditanggapi miring karena hanya dicermati dengan sederhana. Padahal program Bima Juara sangat nyata mampu mengendalikan inflasi daerah. Terbukti sejak program Bima Juara berjalan, harga beras di Klungkung per kilogramnya tidak pernah bisa melewati harga Rp 13.000. Dengan program Bima Juara, petani sejahtera dan masyarakat mampu membeli beras dengan harga murah.
Bupati Suwirta menambahkan, kedepan program hidroponik masuk KK miskin dan program penanaman cabai dan sayuran milik Tim Penggerak PKK akan turut berperan dalam mengatasi inflasi daerah. Dinas dan OPD wajib rajin turun ke lapangan dan terus mendukung serta mendampingi kegiatan tersebut. “Tahun 2021 kita akan sering turun ke lapangan. Semua inovasi tahun 2021 akan dibuka satu persatu. Saya akan dorong komitmen masing-masing OPD untuk bekerja lebih serius,” ujar Bupati Suwirta. (855)
