JAKARTA | patrolipost.com – Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menyoroti langkah calon tunggal Kapolri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo yang menemui atau bersilaturrahmi dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Tak jelas benar tujuan agenda itu. Hanya saja, seperti tercuit di Twitter AHY, ketum PD, bahwa AHY berharap calon Kapolri ini berlaku adil. Bahwa hukum di atas semua kepentingan dan golongan,” ungkapnya, Selasa (19/1/2021).
Dia menuturkan, dari cuitan AHY itu menunjukkan bahwa kunjungan ini tidak dalam rangka tugas apapun, tidak pula untuk kepentingan penegakan hukum, dan hal lain yang terkait dengan tupoksi kepolisian. Lalu apa? Jawaban yang masih tersedia adalah kemungkinan silaturrahmi jelang fit and propert test calon Kapolri di DPR.
“Nah di sinilah persoalannya. Calon kapolri melakukan silaturrahmi yang lebih bernuansa politis dari pada penegakan hukum dan ketertiban itu sesuatu yang kurang tepat dan etis,” ujar Ray.
Ray mengatakan, institusi polisi dan Kapolri itu bersifat independen. Sekalipun secara struktural di bawah presiden, tapi kewenangan untuk melaksanakan tugas sepenuhnya independen dan parsial. Menurutnya, karena independen itulah, bahkan presiden sekalipun tidak dapat semena-mena menunjuk calon Kapolri. Selain harus melibatkan Kompolnas dan Wanjakti, maka juga harus sepersetujuan DPR . Oleh karena itu, sejatinya polisi tidak dibawa ke dalan urusan politik.
“Dukungan atau penolakan di DPR misalnya tidak boleh dikaitkan dengan lobi politik tertentu, tapi harus melalui penajaman visi dan pengungkapan kinerja. Calon Kapolri harus dibebaskan dari beban dan hutang budi politik. Agar dengan begitu, ia dapat menegakan hukum secara independen dan tanpa pandang bulu,” katanya.
Lebih lanjut Ray mengatakan, calon Kapolri yang menarik dukungan politik akan punya kecenderungan tidak bersikap netral dan independen, yang pada gilirannya membuat independensi polisi terciderai. Adapun urusan melobi kekuatan partai, merupakan tugas presiden, tentunya didukung oleh koalisi partai pendukung presiden.
”Di sisi lain, untuk memperteguh independensi dimaksud, maka kita membuat mekanisme fit and propert test di DPR. Di ruangan inilah interaksi calon Kapolri dengan kekuatan partai bertemu. Membahas visi- misi, program dan tentu mengungkap rekam jejak sang calon,” katanya.
Dalam forum inilah, lanjut dia, semua kelebihan dan keistimewaan sang calon diungkap. Secara terbuka dan dapat diakses masyarakat secara langsung. Tak ada pembicaraan di bawah meja atau di belakanga forum. Semua diungkap dan dijelaskan dengan terbuka. Inilah forum yang tepat bagi calon Kapolri menarik dukungan politik baginya. Bukan di kantor-kantor partai, atau di tempat lain yang sifatnya tertutup.
Selain itu, sambung mantan aktivis 98 ini, DPR itu memilih banyak komisioner dan pejabat negara independen lainnya. Dan sejauh ini, Ray mengaku belum pernah mendengar ada di antara mereka yang secara khusus berkunjung ke kantor atau rumah ketua umum partai
“Saya kira tradisi baik ini harus dipertahankan. Bahwa calon pejabat negara yang bersifat independen hanya akan menarik dukungan dan simpati partai di ruang sidang fit and propert test DPR serta rekam jejak prestasi yang memukau,” pungkasnya. (305/snc)
