LABUAN BAJO | patrolipost.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat, NTT mempertanyakan alasan belum digunakannya dana Pencegahan Covid-19 oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini disampaikan sejumlah anggota DPRD Mabar dalam sidang pembahasan refocussing (pemfokusan ulang) alokasi anggaran dana pencegahan Covid 19 Kabupaten Manggarai Barat di Gedung DPRD Mabar, Selasa (5/5/2020).
Dalam sidang ini, diketahui terhitung sampai tanggal 5 Mei 2020, dana sejumlah Rp 18.290.000.000 yang dialokasikan untuk Pencegahan Penanganan Covid-19 Kabupaten Manggarai Barat belum sepeser pun dikeluarkan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Bagian Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Salvador Pinto.
Pinto menjelaskan, dana tersebut belum bisa dicairkan dikarenakan belum ada pengajuan dari Kepala Bencana Alam Mabar yang juga merupakan Kepala Bidang Gugus Tugas Administrasi dan Kesekretariatan Mabar, Dominikus Hawan.
“Karena amanat instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pencegahan Covid. Rencana kebutuhan belanja oleh Kepala Bencana Alam mengajukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan daerah selaku pejabat Pengelola Keuangan daerah hanya satu hari langsung cair. Tapi sampai hari ini, Saya mau kasih keluar uang kepada siapa kalau pengusulnya tidak ada,” kata Pinto.
Sebelumnya dalam sidang yang sama, anggota DPRD dari Partai Gerindra Yoseph Suhardi merasa perihatin dengan lambatnya tindakan yang dilakukan oleh Kepala Bencana Alam Kabupaten Manggarai Barat, Domi dalam mengajukan pencairan Dana Pencegahan Covid. Menurut Yos, di tengah situasi darurat pandemik Corona, Tim Satgas seharusnya juga bertindak secara darurat dan tidak menyepelekan situasi tersebut.
“Saya tidak mengerti, Kepala Bencana Alam itu ada dalam Tim Satgas. Beliau sendiri bilang kalau belum ada satu rupiah yang dikeluarkan, tetapi beliau sendiri belum ada permintaan. Coba dipikiran, kita dalam situasi darurat, mestinya semua kebijakan itu harus serba darurat. Jangan saling tunggu,” tegasnya.
Sementara itu Wakil Ketua 1, Darius Angkur juga mempertanyakan keterlibatan Bupati Dula sebagai Ketua Tim Satgas Covid Mabar dalam mengontrol perkembangan Tim Satgas dalam hal ini.
“Sudah satu setengah bulan Covid di Manggarai Barat, tapi kok lama sekali? Bagaimana hubungan kerja yang baik dengan anggota Tim gugus itu. Masa tidak dikontrol?? Masa Ketua gugus tidak tanya? Sejauh mana perkembangan dan sudah berapa anggaran yang dikeluarkan? Manggarai Barat sudah zona merah, yah tidak salah karena kita diam selama ini,” sebut Darius.
Anggota DPRD dari Partai Nasdem Beni Nurdin Juga mempertanyakan Kinerja Tim Gugus Covid Mabar dan berharap Bupati Dula selaku Ketua Tim Gugus untuk mengevaluasi Tim Gugus tersebut.
“Tadi sudah jelas Kepala Keuangan menyampaikan uang masih Ada. Berarti sudah jelas Tim Gugus itu tidak mengajukan biaya. Uangnya sudah ada tapi nyatanya Tim gugus belum meminta. Dana tidak dikeluarkan tapi mengharapkan bantuan dalam bentuk sumbangan orang. Bupati perlu evaluasi personal-personal yang ada dalam Tim Gugus ini,” sebut Beny.
Hampir semua Anggota DPRD yang hadir dalam sidang tersebut Juga mengharapkan agar Tim Satgas Covid-19 Mabar tidak terlalu berharap kepada sumbangan yang telah diberikan oleh pihak lain dalam membantu menangani Covid-19 di Mabar.
Sementara itu Plt Sekda Mabar, Ismail Surdi mengatakan soal refocussing anggaran akan disampaikan di DPRD apabila itu sudah final. Ismail menjelaskan penggunaan dana senilai Rp 18 miliar lebih itu diperuntukan untuk 3 pos yakni belanja Dinas Kesehatan, belanja RSUD Komodo, dan Operasional di Posko.
“Di Dinkes dan RSUD yang besar itu ada 3 peralatan: ventilator, rontgen mobile, mobil ambulans. Semua barang ini sulit ditemukan di produsen. Ini yang jadi kendala sampai sekarang kenapa belum disampaikan. Tapi saat ini masih sedang diusahakan,” katanya. (334)
