JAKARTA | patrolipost.com – Tema sensitif “Adili 10 Tahun Dosa Kepemimpinan Jokowi yang diusung Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam aksi demo di Patung Kuda Jakarta membuat jajaran Polri siaga. Sedikitnya 1.929 personel gabungan Polri dikerahkan untuk mengawal demo tersebut.
Namun meleset dari prediksi Polri, mahasiswa yang muncul hanya puluhan orang. Mereka mengusung sejumlah poster berbaris rapi di depan mobil komando dimana orator menyuarakan tuntutan melalui pengeras suara.
Salah satu orator mengatakan unjuk rasa yang dilakukan itu merupakan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Apa yang dilakukan Jokowi selama ini hanya untuk menguntungkan pihak oligarki maupun keluarganya sendiri. Terlebih, Jokowi dinilai telah merusak konstitusi demi kepentingan anaknya semata.
Awalnya demo berjalan damai. Namun menjelang sore, aksi itu sempat memanas hingga berujung saling dorong antara massa aksi dengan aparat yang berjaga. Para mahasiswa mendesak agar pihak Kepolisian membuka jalan agar mereka dapat berorasi di depan Istana Negara. Namun permintaan itu ditolak dengan alasan aksi unjuk rasa telah melewati batas waktu yang ditetapkan.
Selanjutnya pihak Kepolisian langsung memukul mundur massa aksi menuju arah Gedung Balai Kota. Ketika itulah terjadi bentrokan fisik antar kedua belah pihak.
Aksi saling dorong tidak berlangsung lama lantaran langsung dilerai dari masing-masing pihak. Para mahasiswa memutuskan untuk menyudahi aksi unjuk rasa dan berjanji akan kembali datang dengan jumlah yang lebih banyak.
“Kami pastikan kami akan memberikan massa yang lebih jauh lebih banyak. Kami akan terus hadir, baik esok hari ataupun hari-hari berikutnya,” tuturnya.
Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam keterangan tertulis, Jumat (18/10/2024) menyebut, pihaknya menerjunkan 1.929 personel gabungan untuk mengawal aksi demo tersebut. Ribuan personel gabungan tersebut di antaranya berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (807)
