DOHA | patrolipost.com – Evakuasi terbatas di Rafah akan diizinkan setelah Qatar memediasi perjanjian antara Mesir, Israel dan Hamas, melalui koordinasi dengan Amerika Serikat.
Perjanjian tersebut akan mengizinkan pemegang paspor asing dan beberapa orang yang terluka parah untuk keluar melalui perbatasan Rafah antara Mesir dan Gaza. Menurut beberapa sumber, kesepakatan ini tidak mencantumkan ada batas waktu berapa lama tempat tersebut akan tetap terbuka untuk evakuasi.
Melansir reuters, kesepakatan itu tidak terkait dengan isu-isu lain yang sedang dinegosiasikan seperti sandera yang disandera oleh Hamas, kelompok Islam Palestina yang menguasai Gaza, atau jeda yang dirancang untuk meringankan krisis kemanusiaan di wilayah kantong tersebut yang menderita kekurangan makanan, air, bahan bakar dan medis.
Serangan demi serangan dilancarkan Israel sebagai pembalasan. Israel mengirim pasukannya ke Gaza setelah berminggu-minggu pemboman udara sebagai pembalasan atas serangan besar Hamas yang didukung Iran pada 7 Oktober.
Juru bicara sayap bersenjata kelompok Hamas dari Brigade al-Qassam, Abu Ubaida, dalam sebuah video di aplikasi Telegram pada Selasa (31/11/2023) mengatakan kepada mediator (Qatar) bahwa mereka akan segera membebaskan sekitar 200 atau lebih tawanan asing yang mereka tangkap selama serangan terhadap Israel.
Abu Ubaida tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai jumlah tawanan atau kewarganegaraan mereka.
Lalu, Mesir telah menyiapkan rumah sakit lapangan di Sheikh Zuwayed di Sinai, menurut sumber medis. Sepuluh ambulans dikirim ke Rafah pada hari Selasa untuk antisipasi.
Israel mengepung Gaza setelah serangan Hamas dan PBB serta pejabat bantuan lainnya mengatakan warga sipil di daerah kantong tersebut hidup dalam bencana kesehatan masyarakat. Sementara itu, rumah sakit berjuang untuk merawat korban ketika pasokan listrik mulai menipis.
Pada hari Rabu (1/11/2023), Paltel sebagai penyedia telekomunikasi terbesar di Gaza mengatakan layanan komunikasi dan internet kembali terputus di wilayah kantong tersebut.
Israel telah bersumpah untuk memusnahkan Hamas setelah beberapa kali perang sejak pengambilalihan Gaza oleh kelompok militan tersebut pada tahun 2007.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pun menolak seruan internasional untuk ‘jeda kemanusiaan’ dalam upaya memungkinkan pengiriman bantuan darurat kepada warga sipil. (pp04)
