SEMARAPURA | patrolipost.com – Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung terus berupaya mengatasi kekurangan guru, baik di wilayah daratan maupun di Nusa Penida.
Sekretaris Dinas Pendidikan Klungkung, I Made Sukadana, menambahkan bahwa banyak lulusan pendidikan guru yang bersedia mengabdi tanpa menerima imbalan.
“Kondisi kekurangan guru masih menjadi tantangan besar bagi kami,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Klungkung, Drs Ketut Sujana menegaskan disamping mengatasi kekurangan guru, untuk penerimaan siswa baru disemua tingkatan utamanya SD dan SMP jika jalur prestasi menjadi salah satu atensi dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025. SPMB yang menggantikan istilah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari tahun sebelumnya akan berlangsung mulai Juni hingga Juli mendatang.
Atensi khusus dilakukan terkait bertambahnya kuota jalur prestasi yang kini mencapai 25 persen dari kuota jalur lainya. Seleksi dilakukan lebih awal dengan melibatkam tim yang nantinya akan memverifikasi keabsahan serta mengkroscek sertifikat atau piagam prestasi yang akan diajukan siswa.
Ketut Sujana, menjelaskan secara keseluruhan jalur SPMB dan PPDB relatif sama namun istilahnya mengalami perubahan. Mekanisme seleksi siswa baru pada jenjang Sekolah Menengah Pertama masih menggunakan empat jalur utama. Diantaranya jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.
“Tahun ini, kuota jalur prestasi akan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Ini peluang bagi siswa yang memiliki capaian akademik maupun non-akademik,” kata Sujana, Rabu (21/5/2025).
Sujana merinci, komposisi penerimaan tahun ini adalah 50 persen melalui jalur Domisili, 10 persen melalui jalur Afirmasi, dan sisanya dari jalur Prestasi Olahraga 10, prestasi seni 5 persen, prestasi akademik 10 persen dan mutasi sebesar 5 persen.
Jalur prestasi sendiri akan mulai dibuka pada 23 hingga 25 Juni 2025, dengan jadwal pendaftaran ulang pada 28 Juni 2025.
Ia menegaskan bahwa semua piagam atau sertifikat yang digunakan untuk jalur prestasi wajib disahkan oleh dinas atau lembaga resmi yang menerbitkannya. Disdikpora akan menurunkan tim khusus untuk melakukan verifikasi dokumen secara ketat.
“Setiap sertifikat memiliki bobot tersendiri. Jika ditemukan pemalsuan dokumen, maka akan langsung kami anulir dan gugurkan hak penerimaan siswa tersebut,” tegasnya.
Sujana juga mengatakan akan memberikan sangsi tegas jika dikemudian hari ditemukan sertifikat atau piagam prestasi yang terbukti palsu. “Jika ini benar benar ditemukan, kami akan memanggil orang tua siswa untuk melakukan klarifikasi,” tegasnya.
Menariknya, jalur prestasi tahun ini dibuka untuk siswa dari luar kecamatan bahkan luar kabupaten, memberikan kesempatan lebih luas bagi calon peserta didik berprestasi di bidang akademik, seni, maupun olahraga.
Ketut Sujana juga menyampaikan perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Klungkung. Saat ini, baru terdapat satu dapur umum yang berlokasi di Banjar Tabu dan telah melayani 1.240 peserta didik dari Desa Selisihan, Manduang, Tegak, dan Selat yang terdiri dari jenjang TK, SD, dan SMP.
Program MBG yang dimulai sejak 27 Februari 2025 merupakan bagian dari program nasional Badan Gizi. Secara keseluruhan, Kabupaten Klungkung menargetkan layanan untuk 40.800 siswa dari TK hingga SLB.
Sementara itu Kepala Bidang Pendidikan Klungkung, Wayan Mastana, menjelaskan bahwa dana APBD tidak dapat digunakan untuk membayar gaji guru. Namun, guru pengabdi masih dapat menerima insentif melalui Dana BOS, tergantung pada jumlah siswa dan persentase alokasi untuk gaji.
“Setiap kelas wajib memiliki guru. Kami berusaha agar tidak ada hambatan dalam proses belajar-mengajar. Bila diperlukan, sistem gabungan kelas juga digunakan, seperti kelas I digabung dengan kelas II,” ujar Mastana.
Saat ini, terdapat sebanyak 129 guru pengabdi yang tersebar di jenjang SD dan SMP. Rinciannya, 89 guru di tingkat SD dan 40 guru di tingkat SMP.
Dalam rapat daring hari ini, dibahas kebutuhan pembangunan dapur tambahan. Diperlukan dua dapur di Nusa Penida, dua di Dawan, dua di Banjarangkan, dan tiga di wilayah Klungkung. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan dengan ketentuan setiap dapur umum membutuhkan luas 6 hingga 10 are. (855)
