JAKARTA | patrolipost.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto telah divonis 3 tahun dan 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).
Hasto Kristiyanto dinyatakan terbukti terlibat memberikan suap terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019-2024.
Dalam pernyataan usai vonis, Hasto turut menyinggung putusan hukum 4 tahun dan 6 bulan penjara yang juga menyasar mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.
Ia meyakini, putusan dirinya dan Tom Lembong terdapat pengaruh dari kekuasaan. “Sehingga ini adalah realitas, sebagaimana dialami oleh sahabat Tom Lembong, bagaimana hukum telah menjadi alat kekuasaan,” kata Hasto usai menjalani sidang pembacaan vonis hakim.
Hasto menyatakan, dirinya sudah mengetahui informasi terkait besaran vonis yang akan dijatuhkan kepadanya jauh sebelum sidang putusan digelar.
“Karena sejak awal, bahkan beberapa hari yang lalu, saya sudah mengetahui informasi-informasi terkait angka 3,6 tahun sampai 4 tahun. Sejak bulan April. Maka saya memutuskan saat itu, karena putusan yang merupakan aspek kekuasaan itu ada, tidak bisa saya hindari,” ungkapnya.
Menurut Hasto, dirinya tidak mampu menghindari intervensi kekuasaan dalam proses hukum yang menjeratnya tersebut.
“Sebagaimana Tom Lembong juga tidak bisa menghindari, sebagaimana mereka-mereka mencari keadilan juga tidak bisa menghindari. Maka saya sudah mengantisipasi dengan cara apa? Saya bulan Juni kemarin sudah diterima sebagai mahasiswa S1 hukum. Karena saya menghitung itu,” cetusnya.
Hasto menegaskan, keputusannya melanjutkan studi hukum bukan sekadar reaksi emosional, melainkan bagian dari perhitungannya terhadap risiko kekuasaan yang dihadapinya.
“Menghitung bahwa bulan April saya sudah mengetahui adanya tuntutan sekian, adanya hukuman sekian. Maka risk response-nya adalah, karena ini kekuasaan, saya mengambil kuliah S1 hukum dan sudah diterima,” paparnya.
Karena itu, ia menekankan akan berkomitmen untuk menggunakan pengetahuan hukumnya kelak untuk membela masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan.
“Sehingga ke depan nanti saya bisa seperti Mas Febri, Pak Makdir, menjadi pejuang-pejuang pembela keadilan, menggabungkan teman-teman PH semuanya yang telah bekerja luar biasa dengan menjadi lawyer yang akan membela pihak-pihak yang menjadi korban ketidakadilan dari kekuasaan, khususnya wong cilik,” tegasnya.
3,5 Tahun Penjara
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto Kristiyanto, terbukti secara sah dan meyakinkan menyediakan dana suap sebesar Rp 400 juta guna memuluskan proses pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku sebagai anggota DPR RI 2019-2024. Hal itu terungkap dalam pertimbangan putusan hakim.
“Di mana di dalam fakta persidangan terbukti terdakwa Hasto Kristiyanto berperan sebagai penyedia dana Rp 400 juta dari total dana operasional,” kata Anggota Majelis Hakim membacakan pertimbangan putusan di PN Jakpus, Jumat (25/7/2025).
Majelis hakim menilai Hasto sebagai pelaku krusial dalam kasus ini. Perannya dinilai tak tergantikan oleh pihak lain, khususnya dalam perencanaan dan penyediaan dana untuk suap terkait PAW Harun Masiku tahun 2019.
“Majelis berkesimpulan bahwa dana Rp 400 juta yang diserahkan Kusnadi kepada Doni Tri Istiqomah pada 16 Desember 2019 berasal dari Terdakwa bukan dari Harun Masiku sebagaimana dipersidangkan terlebih dahulu,” tegas Hakim.
Atas perbuatannya, Hasto dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan penjara. Hasto juga dijatuhkan pidana denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan serta pidana denda sejumlah Rp250 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim, Rios Rahmanto.
Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang sebelumnya menuntut agar Hasto dihukum 7 tahun penjara. JPU mendakwa Hasto terlibat dalam perintangan penyidikan kasus korupsi Harun Masiku, termasuk upaya penghilangan barang bukti.
Namun dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Hasto tidak terbukti secara hukum melakukan perintangan penyidikan. Hakim anggota Sunoto menyampaikan bahwa unsur dalam Pasal 21 UU Tipikor yang menjerat terdakwa tidak terpenuhi.
“Unsur dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan terhadap tersangka atau saksi atau terdakwa dalam perkara korupsi tidak terpenuhi,” ujar Hakim Sunoto.
Hakim juga menekankan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap mampu melanjutkan penyidikan kasus Harun Masiku. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat perintah penyidikan (sprindik) tertanggal 9 Januari 2020 dan berbagai upaya pengumpulan keterangan sejak itu.
“Menimbang bahwa KPK tetap dapat melanjutkan penyidikan terhadap Harun Masiku yang dibuktikan dengan diterbitkannya surat perintah penyidikan tertanggal 9 Januari 2020 dilakukan berbagai upaya penyidikan termasuk pemeriksaan saksi-saksi,” lanjut Sunoto.
Selain itu, Hasto juga dinilai tak terbukti memerintahkan staf khususnya, Kusnadi, untuk merendam ponsel yang diduga menjadi alat bukti pada 6 Juni 2024. Hakim menyebut barang bukti berupa ponsel tersebut tetap ditemukan dan disita penyidik KPK.
“HP yang dituduhkan direndam atau ditenggelamkan ternyata masih ada dan dapat disita KPK pada tanggal 10 Juni 2024,” pungkasnya. (305/jpc)
