JAKARTA | patrolipost.com – Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan menilai mahalnya harga tiket pesawat domestik membuat wisatawan mancanegara enggan transit ke daerah pelosok dan lebih memilih berdiam di kota besar.
Akibatnya, kata dia di Jakarta, Kamis, hal itu membuat perputaran uang hanya dinikmati oleh hotel jaringan internasional dan mal.
Menurut dia, sektor pariwisata harus berpihak pada ekonomi rakyat kecil, bukan korporasi besar.
“Rakyat kecil dipaksa menjadi penonton di tengah akumulasi kapital korporasi besar,” katanya.
Dia juga menyoroti anomali tingginya angka investasi pariwisata yang mencapai Rp25,34 triliun atau tumbuh 76,67 persen, tetapi tidak berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja yang justru stagnan.
“Ini membuktikan bahwa investasi pariwisata kita saat ini bersifat padat modal (capital-intensive) dan terkonsentrasi pada korporasi besar,” katanya.
Kementerian Pariwisata, kata dia, saat ini terjebak dalam mengandalkan pasar rute penerbangan jarak jauh.
Begitu krisis geopolitik menghantam wilayah udara Timur Tengah, menurut dia, pariwisata lokal langsung limbung dengan pembatalan 1.444 penerbangan yang mengeliminasi potensi 160.052 wisatawan mancanegara.
Dia menilai kebijakan yang bersifat reaktif-substitutif dengan mengalihkan pasar ke regional akibat adanya permasalahan itu justru tidak menyelesaikan akar masalah ketergantungan pasar.
Di sisi lain, menurut dia, angka pertumbuhan sektor akomodasi dan kuliner yang sebesar 13,14 persen pun bersifat eksklusif karena hanya dinikmati oleh sektor formal yang mendapat insentif fiskal.
Sementara itu sektor informal seperti warung rakyat dan homestay swadaya justru termarjinalkan oleh inflasi bahan baku pangan dan energi.
Data penelusuran ANTARA memberikan contoh, rute Jakarta-Bali untuk kelas ekononi sekali jalan pada awal 2026, saat ada program diskon pemerintah, hanya sekitar Rp800 ribu–Rp1,1 juta.
Namun, pada akhir Mei 2026 sudah naik menjadi Rp1,4 juta hingga Rp2,3 juta. Bahkan beberapa tanggal sibuk pada April-Mei 2026 mencapai Rp1,8 juta-Rp2 juta lebih sekali jalan.
Jadi, memang pada sejumlah rute populer, tarif ekonomi saat ini bisa 20–50 persen lebih tinggi dibanding periode diskon pemerintah, bahkan pada hari-hari tertentu bisa mendekati dua kali lipat dibanding tarif promo awal tahun 2026. (ant/zar)
