BANGLI | patrolipost.com – Program vaksinasi Covid-19 baru menyasar tenaga kesehatan dan sebagia kecil pelayanan publik. Sementara untuk guru dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejauh ini tidak menjadi prioritas penerima vaksin. Padahal guru termasuk dalam kategori pelayan pubklik. Hal tersebut diungkapkan anggota DPRD Bangli I Made Sudiasa, Rabu (24/3/2021).
Kata Made Sudiasa, sepatutnya guru dan PMI serta pekerja pariwisata menjadi skala prioritas penerima vaksin. Rencana pemerintah menerapkan kembali pembelajaran secara tatap muka dan membuka kran pariwisata baru bisa berjalan jika stakeholder yang terlibat di dalamnya sudah terakomdir dalam vaksinasi.
”Kami rasa sebelum guru dan siswa divaksin, pembelajaran secara tatap muka tidak bisa berjalan secara optimal, demikian juga untuk dunia pariwisata,” ungkap politisi dari Partai Demokrat ini.
Lanjut Made Sudiasa, untuk pekerja migran Indonesai (PMI) memang tidak jadi skala prioritas calon penerima vaksin. Padahal dalam kondisi pandemi Covid-19 mereka tidak bekerja lagi atau menganggur. Di salah satu sisi kran untuk kembali bekerja ke luar negeri mulai terbuka. PMI yang ingin kembali bekerja harus mengantongi sertifikat digital telah divaksin.
”Banyak PMI datang ke kami menanyakan masalah tempat dan waktu vaksinasi. Mereka kebingungan karena dikejar waktu,” ujar politisi asal Desa Undisan, Tembuku ini.
Menurut Made Sudiasa, PMI dan pekerja pariwisata seharusnya dimasukkan menjadi sasaran utama penerima vaksinasi. Selama ini PMI merupakan salah satu penyumbang devisa bagi negara, dalam kondisi seperti saat ini negara harus hadir memberikan perlindungan bagi mereka.
”Perlindungan dimaksud memberikan ruang lebih atau menjadi sasaran utama dalam program vaksinasi,” jelasnya. (750)
