BANGLI | patrolipost.com – Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli akan menyiapkan aplikasi untuk merekam transaksi. Aplikasi tersebut diharapkan mampu menekan kebocoran pendapatan dari sektor pajak hotel dan restoran (PHR).
Hal tersebut disampaikan Kepala BKPAD Bangli, Dewa Agung Bagus Riana Putra usai rapat dengan Kejaksaan Negeri Bangli dan Unit Tipikor Polres Bangli, Senin (11/7/2022).
Agung Riana mengatakan pihaknya kini tengah merancang aplikasi khusus untuk merekam transaksi penjualan di hotel dan restoran. Aplikasi ini diharapkan lebih maksimal dalam pengawasan pajak, tanpa perlu menugaskan petugas pengawas pajak di restoran. “Saat ini aplikasinya sedang dalam proses pengerjaan,” sebutnya.
Menurut mantan Kepala Dinas PMD ini dalam waktu dekat dilakukan FGD dengan pelaku usaha atau wajib pajak.
Selain itu, untuk aplikasi akan diuji coba setidaknya selama tujuh bulan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan efektivitas dari aplikasi tersebut.
Disampaikan pula, ini saat ini sudah digunakan POS. Namun pemanfaatan belum optimal. Masih ada celah pelaku usaha tidak menggunakan POS ini. “Memang kalau tidak digunakan akan terlihat pada server warna merah. Dengan adanya aplikasi yang baru bisa menekan kemungkinan adanya kebocoran,” jelasnya.
Di sisi lain, pajak restoran tahun 2022 di target Rp 1,650 miliar dan realisasinya mencapai Rp 2,148 miliar lebih. Begitupun dengan pajak hotel, dari target Rp 220 juta per tahun, realisasinya Rp 323 juta lebih. Ada tujuh sumber pajak yang dikelola BKPAD Bangli.
Disinggung terkait piutang PHR tahun-tahun sebelumnya, Agung Riana membeberkan total piutang PHR hingga kini tercatat Rp 277.161.144,45 untuk hotel dan Rp 1.516.116.824,30 untuk restoran. Pihaknya berupaya melakukan penagihan piutang tersebut. Memang para wajib pajak yang memiliki utang ini, usahanya sudah tidak jalan.
“Kami berupaya melakukan pendekatan, tapi banyak yang usahanya sudah tutup,” ujarnya. (750)
