DENPASAR | patrolipost.com – Gubernur Bali Wayan Koster memberikan arahan SE Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2021 tentang Penggunaan Kain Tenun Endek Bali / Kain Tenun Tradisional Bali. SE tersebut menyasar Instansi Pemerintah dan Vertikal, Perguruan Tinggi, Bupati/Walikota, Pegawai Perangkat Daerah, BUMN hingga BUMD.
“Secara serentak mari menggenakan busana berbahan Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali mulai Selasa, 23 Februari 2021 mendatang,” kata Gubernur Bali Wayan Koster, di Rumah Jabatan Gubernur, Denpasar, Selasa (16/2/2021).
Wayan Koster mengatakan, Kain Tenun Endek Bali sudah terdaftar sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Ekspresi Budaya Tradisional di Kementrian Hukum dan HAM RI. Untuk itu ia meminta pegawai Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perbankan, dan Lembaga lain yang lebih dari 100.000 orang agar memiliki empati menyisihkan gajinya untuk membantu perajin Tenun Endek Bali yang sedang terdampak ekonominya di masa Pandemi Covid-19.
Gubermur Koster menjelaskan, warisan budaya Bali ini juga mendapatkan momentum tampil di kancah dunia, setelah dilakukan kerjasama Permerintah Provinsi dengan Christian Dior, dalam penggunaan Kain Tenun Endek Bali sebagai koleksi busana musim semi dan musim panas Tahun 2021.
“Dalam kerjasama itu, saya memberikan syarat kepada pemilik Rumah Mode Kelas Dunia asal Perancis tersebut yaitu agar mereka wajib menggunakan Tenun Endek Bali yang ditenun dan dijual oleh orang lokal di Bali, dan menggunakan momentum ini untuk mengeluarna SE Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2021,” jelas Koster.
SE Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2021, menuai dukungan dari pimpinan Instansi Vertikal, seperti Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk, yang berjanji akan menggunakan pakaian busana berbahan kain tenun endek Bali.
“Bapak Gubernur, kami di Kemenkumham Bali memiliki jumlah pegawai 1.569, dan saya imbau semua Kepala Unit Pelaksana Teknis agar ikut mensukseskan SE Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2021 ini,” jelas Jamaruli.
Dukungan lain berasal dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, Kasrem 163/Wirasatya Kolonel Inf Ida Bagus Ketut Surya Widana yang mewakili Danrem 163/Wirasatya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab, Kepala LLDIKTI Wilayah VIII, Prof Dr I Nengah Dasi Astawa MSi, dan Bupati Gianyar I Made Mahayastra. (pp03)
