DENPASAR| patrolipost.com – Gubernur Bali Wayan Koster memastikan bahwa tidak ada desa fiktif di Bali. Dari total 636 desa yang ada, semuanya terdata dengan benar dan jelas keberadaannya. Tidak ada satupun di antaranya merupakan desa fiktif.
“Saya menjamin tidak ada desa fiktif (di Bali). Semuanya 636 desa, dan tidak ada yang fiktif,” kata Koster, di Denpasar, Kamis (7/11/2019), ketika disinggung soal temuan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani terkait adanya data berupa desa fiktif di Indonesia.
Menurut dia, untuk desa yang ada, serapan anggaran dana desa juga tercatat sangat baik. Hal itu terjadi karena adanya pengawasan yang berlapis. Bahkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bali mencatat, serapan dana desa di Bali per Oktober 2019 rata-rata sudah mencapai 99,41 persen.
Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bali Putu Anom Agustina, yang ditemui secara terpisah. Menurut dia, dana desa sebesar Rp 997 juta pada tahun 2019 semuanya dimanfaatkan sesuai ketentuan yang ada. Dengan demikian, penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
“Penyaluran dana desa di Bali diawasi ketat oleh berbagai pihak, dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota, melalui Inspektorat yang terjun ke masing-masing desa yang ada,” jelas Anom.
Ia menambahkan, saat ini Bali menempati posisi teratas untuk kategori desa maju. Bali melampaui DI Yogyakarta yang berada di posisi kedua. Dengan demikian, saat ini sudah tidak ada lagi desa di Bali yang masuk kategori desa tertinggal. Rata-rata masuk kategori desa maju dan berkembang.
Diketahui, dana desa yang sudah disalurkan ke 636 desa yang tersebar di sembilan kabupaten dan kota di Bali sejak tahun 2015 hingga saat ini telah menghasilkan banyak infrastruktur penunjang ekonomi. Sebut saja pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 3.122 km, jembatan 2.143 meter, 172 unit pasar desa, 117 unit BUMDes, 19 unit embung, 539 saluran irigasi, serta 394 unit sarana olahraga. (182)
