Enam kepala daerah di Bali bersama Ombudsman RI.
DENPASAR | patrolipost.com – Para bupati dan wakil bupati terpilih di 6 kabupaten dan kota di Bali mempresentasikan komitmen pelayanan publik di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Bali, Rabu (10/3/2021). Keenam kabupaten dan kota yang dimaksud adalah Kota Denpasar, Badung, Tabanan, Jembrana, Bangli dan Karangaem. Semua bupati dan wakil bupati terpilih hadir kecuali Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem yang berhalangan hadir dan hanya diwakilkan oleh Sekda. Adapun para bupati dan wakil bupati terpilih antara lain I Gusti Ngurah Jaya Negara-I Kadek Agus Arya Wibawa sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar, I Nengah Tamba-I Gede Ngurah Patriana Krisna sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, Sang Nyoman Sedana Arta-I Wayan Diar sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bangli, I Komang Gede Sanjaya-I Made Edi Wirawan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tabanan serta I Nyoman Giri Prasta-I Ketut Suiasa sebagai Bupati dan Wakil Bupati Badung. Sementara Karangasem diwakili oleh Sekdanya.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab memimpin langsung presentasi kinerja pelayanan publik. Ombdusman Bali memberikan apresiasi kepada para bupati terpilih yang datang mempresentasikan kinerja pelayanan publik.
“Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada para bupati dan walikota yang datang sendiri untuk menjelaskan apa yang menjadi visi misi mereka dalam keterbatasan waktu dan kesibukan mereka. Kecuali Bupati Karangasem tidak bisa hadir karena anaknya menikah, dan wakilnya harus menerima kunjungan Kapolda Bali,” ujarnya.
Menurut Umar, hasil pemaparan visi misi kinerja pelayanan publik untuk 6 kabupaten dan kota tersebut diakuinya masih banyak terjadi ketimpangan wilayah yang cukup signifikan. Ada kabupaten dan kota yang memang sudah sangat bagus seperti Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Namun ada juga kabupaten yang masih harus terus digenjot kinerja pelayanan publiknya.
“Kita melihat sepertinya ada ketimpangan antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Kita meminta agar kabupaten yang belum optimal harus mengejar ketertinggalan mereka,” ujarnya.
Umar juga meminta kepada para bupati dan wakilnya bekerja secara jujur dalam melakukan pelayanan publik terutama infrastruktur dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan.
“Saya minta agar para bupati dan wakil bupati bekerja jujur, dan fokus pada pelayanan publik. Saya malu kalau dalam masa jabatan ada yang diperiksa KPK. Kalau para bupati diperiksa KPK, maka saya malu karena dianggap Ombudsman tidak melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik,” ujarnya. Bagi daerah yang dinilai masih timpang maka diminta agar segera melakukan berbagai inovasi yang terukur. Terutama inovasi dalam berbagai infrastruktur dasar seperti yang sudah dilakukan di kabupaten yang sudah maju. (wie)
