BANGLI | patrolipost.com – Secara umum, kondisi sejumlah sekolah Taman Kanak-kanak (TK) terutama yang berstatus swasta di Kabupaten Bangli masih cukup memprihatinkan. Selain SDM-nya rata-rata belum memenuhi kualifikasi pendidikan guru TK, dari segi sarana prasarana yang dimiliki juga masih minim.
Hal tersebut diutarakan Kabid PAUD dan Pendidikan Non Formal Disdikpora Bangli Ni Putu Eka Noviani saat dikonfirmasi, Kamis (24/7/2025).
Menurut Putu Noviani di Kabupaten Bangli terdapat sebanyak 86 TK. Dari jumlah itu, komposisinya, hanya 19 TK berstatus negeri. Sisanya, sebagian besar swasta dan dibawah naungan desa.
Sementara jumlah PAUD di Bangli sebanyak 120 dan sebagian besar yang justru menaungi satuan pendidikan Kelompok Bermain (KB) dengan usia 3-4 tahun dan TK dengan usia 5-6 tahun. Dijelaskan, KB merupakan pendidikan non formal (tidak wajib). Sedangkan TK wajib. Karena mulai tahun ini jadi salah satu syarat untuk bisa masuk ke jenjang SD.
“Setahun saja di TK, boleh,” tegas Eka Noviani.
Hasil pendataan dari pusat, disampaikan pula, semua desa di Bangli sudah ada sekolah TK. Bahkan, di salah satu desa/kelurahan di Bangli sampai ada dua TK. Hanya saja, diakui, kondisi TK di Bangli terutama yang swasta masih tergolong cukup memprihatinkan. Kebanyakan SDM-nya masih kurang.
“Banyak guru TK yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan. Masih ada tamatan SMA yang menjadi guru,” ujarnya
Realita ini terjadi, karena guru TK diangkat oleh desa sesuai peraturan desa dan orangnya juga dari desa setempat. Bahkan terkadang pegawai desa yang diperbantukan sebagai guru.
“Untuk guru TK, tidak bisa didatangkan dari desa lain karena penganggarannya menggunakan dana desa,” jelas Eka Noviani.
Selain persoalan SDM yang masih kurang, lanjut Eka Noviani, kondisi sarana prasarana yang ada di TK swasta rata-rata masih minim dan terbatas. Contohnya, alat permainan edukasi.
“Alat permainan edukasi jumlahnya terbatas. Karena tergantung anggaran dari dana desa. Sementara untuk TK negeri, relatif sudah lebih memadai,” jelasnya.
Tindak lanjut dari berbagai kendala yang dialami di satuan pendidikan TK, Disdikpora mengaku telah melakukan berbagai upaya.
“Kami sih berupaya memberikan motivasi selalu, saat turun ke sekolah agar rekan-rekan guru yang masih muda bisa melanjutkan minimal ke S1,” sebutnya.
Selain itu, dalam setiap pelatihan dan sosialisasi pihaknya juga kerap mengundang kepala sekolah dan operator untuk peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan.
Disinggung untuk peralihan status TK swasta menjadi Negeri, Kata Eka Novianti salah satu persyaratan adalah adanya usulan dari desa dan selain itu juga terkait aset. (750)
