MANGUPURA | patrolipost.com – Beragam pelanggaran keimigrasian kembali ditemukan di Bali. Mulai dari penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas (ITAS), keterlibatan dalam aktivitas prostitusi, hingga kepemilikan paspor ganda. Sebanyak 18 warga negara asing (WNA) akhirnya dideportasi oleh Kantor Imigrasi Ngurah Rai dalam kurun waktu lima hari, yakni 9-13 November 2026.
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Muhammad Novyandri menjelaskan, dari belasan WNA tersebut, satu di antaranya merupakan pria asal Australia berinisial NDM. Pemegang ITAS Investor itu terbukti melakukan aktivitas pekerjaan di luar peruntukan izin tinggalnya. NDM diketahui bekerja sebagai konsultan visa pada agen milik istrinya. Aktivitas tersebut terungkap melalui temuan kartu nama pemasaran.
“Atas pelanggaran tersebut, NDM telah dideportasi dan diusulkan masuk dalam daftar penangkalan,” ungkap Novyandri, Rabu (18/11/2026).
Dijelaskan Novyandri, selain itu, petugas juga mendeportasi lima warga negara Nigeria. Mereka ditindak lantaran terlibat dalam aktivitas prostitusi dan pelanggaran izin tinggal atau overstay. Pemulangan dilakukan dalam dua tahap, yakni tiga orang pada Selasa (10/11) dan dua orang lainnya pada Jumat (13/11).
Pelanggaran berbeda ditemukan pada dua orang yang diketahui memiliki kewarganegaraan ganda Indonesia dan Australia. Berdasarkan data perlintasan, keduanya masuk ke Indonesia menggunakan paspor Indonesia. Namun, belakangan diketahui telah memiliki paspor Australia sehingga dokumen perjalanan Indonesia milik mereka dinyatakan batal.
Sementara itu, kelompok terbanyak berasal dari kasus overstay. Sebanyak 10 WNA dipulangkan paksa setelah terbukti tinggal di Indonesia melebihi batas izin yang diberikan selama lebih dari 60 hari. Mereka terdiri atas enam warga negara Rusia, dua Ukraina, satu Jerman, dan satu Spanyol.
Novyandri mengatakan, pengawasan keimigrasian terus diperketat untuk mendeteksi sekaligus menindak setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan WNA di Bali. Menurutnya, pengawasan tidak hanya menyasar kesesuaian aktivitas orang asing dengan izin tinggal yang dimiliki, tetapi juga mencakup ketertiban administrasi dan keabsahan dokumen perjalanan.
“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan dan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Novyandri dalam keterangan tertulisnya.
Ia menambahkan, penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban umum sekaligus mendukung iklim pariwisata Bali agar tetap tertib dan kondusif.
“Penindakan ini wujud komitmen kami menjaga ketertiban di Bali, sejalan dengan arahan Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko untuk menghadirkan pengawasan optimal dan penegakan hukum yang berkeadilan,” pungkasnya. (hms/007)





