BANGLI | patrolipost.com – Tidak dipungkiri beberapa ruas jalan provinsi di Kabupaten Bangli kondisi rusak. Realita ini mengundang keluhan masyarakat yang disampaikan lewat media sosial. Kondisi ini mendapat perhatian kalangan DPRD Bangli.
Sekretaris Komisi III DPRD Bangli I Made Sudiasa mengatakan rusaknya infrastruktur jalan akan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan mulai dari ekonomi, sosial dan keselamatan. Selain itu juga akan berdampak pada citra pariwisata.
Kata politisi partai Demokrat ini menyikapi permasalahan tersebut sejatinya komisi III DPRD Bangli telah melakukan konsultasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bali. Dalam konsultasi tersebut, perbaikan sejumlah ruas jalan yang belum tertangani tahun ini dijanjikan menjadi skala prioritas penanganan di tahun 2027.
“Kami di Komisi III DPRD Bangli sudah konsultasi dengan Dinas PU Provinsi Bali. Dalam konsultasi tersebut kami mendorong agar dalam anggaran induk 2027 bisa tertangani,” kata Made Sudiasa, Minggu (15/11/2026).
Menurut Made Sudiasa, kerusakan jalan provinsi tidak hanya di satu ruas jalan saja namun tersebar di beberapa titik. Semisal ruas jalan di wilayah Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, jalur Kayuambua, ruas jalan Kintamani-Singaraja dan sejumlah titik lainnya.
Menurutnya, kondisi jalan yang rusak tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga memengaruhi kenyamanan wisatawan. Terlebih, jalur di kawasan Kintamani merupakan bagian dari akses menuju destinasi pariwisata Bangli. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius mengingat sektor pariwisata menjadi penyumbang terbesar pendapatan asli daerah (PAD) Bangli ini.
“Rusaknya infrastruktur jalan berdampak langsung pada penurunan citra, kenyamanan serta tingkat kunjungan wisatawan ke destinasi wisata,” ungkap tokoh masyarakat Desa Undisan, Tembuku, Bangli ini.
Menurut Sudiasa, DPRD Bangli akan terus mengawal agar perbaikan jalan provinsi segera direalisasikan. Komunikasi antara DPRD dan Pemkab Bangli dengan pemerintah provinsi juga perlu terus diintensifkan.
Pihaknya menyadari banyaknya ruas jalan provinsi serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM) membuat tidak semua kerusakan jalan dapat terpantau secara maksimal.
”Disinilah dituntut perlunya koordinasi antara OPD terkait dengan DPRD Bangli agar kerusakan jalan bisa segera dilaporkan sehingga bisa segera ditangani,” ujar Made Sudiasa. (750)
