Kejaksaan Klungkung Bebaskan Tahanan Pelaku Pencurian lewat Restoratif Justice

tahanan rj
Tahanan AAGRW dibebaskan melalui Restoratif Justice. (ist)

SEMARAPURA | patrolipost.com – Bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Klungkung, Jumat 13 November 2026, Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Dr Indra Senjaya SH MH membeaskan tahanan berinisial AAGRW setelah disetujuinya penyelesaian perkara melalui Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR).

Hal tersebut disampaikan Kasi Pidum Kejaksaan Klungkung Putu Gede Darma Putra SH, Jumat (13/11/2026) kepada wartawan. Menurutnya, pelaksanaan pembebasan tahanan tersebut didasarkan pada Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: B-2636/N.1.12/Eoh.2/11/2026 tanggal 10 November 2026, yang menetapkan penghentian penuntutan perkara pidana terhadap AAGRW setelah tercapainya penyelesaian perkara melalui Mekanisme Keadilan Restoratif.

Bacaan Lainnya

“Dalam perkara ini, diketahui bahwa tersangka merupakan seorang tukang kayu yang sebelumnya menjalankan usaha secara mandiri. Namun, dampak pandemi Covid-19 serta kecelakaan kerja yang dialaminya menyebabkan usahanya mengalami kebangkrutan,” ujarnya.

Kondisi tersebut mengakibatkan tersangka mengalami kesulitan ekonomi, sehingga tidak mampu lagi memenuhi kewajiban pembayaran angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari bersama ibunya. Dalam kondisi keterdesakan ekonomi tersebut, tersangka kemudian melakukan tindak pidana pencurian.

Melalui penyelesaian perkara berdasarkan Mekanisme Keadilan Restoratif, Kejaksaan tidak hanya mengedepankan penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan kondisi sosial masyarakat. Sebagai bentuk kepedulian dan empati terhadap kondisi ekonomi tersangka dan keluarganya, Kejaksaan Negeri Klungkung turut memberikan bantuan sosial berupa paket sembako guna membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

“Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice atau RJ) ini merupakan wujud komitmen Kejaksaan dalam menghadirkan penegakan hukum yang humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan bukan semata-mata tentang menghukum, tetapi juga tentang memulihkan dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri serta kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat,” pungkasnya. (roni)

Pos terkait