DENPASAR | patrolipost.com – Penerapkan sistem Ganjil-genap di beberapa jalur objek wisata di Provinsi Bali dinilai memerlukan kajian empiris mendalam untuk mengetahui psikologi masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua PC KMHDI Denpasar, I Gusti Putu Putra Mahardika dikonfirmasi, Selasa (21/9/2021).
Putra Mahardika mengatakan, saat ini belum urgen atau mendesak untuk menerapkan aturan Ganjil- genap di Bali. Terutama bagi masyarakat yang baru diterima dan memulai untuk bekerja setelah dirumahkan.
“Ketika nanti mereka bekerja melewati jalur Ganjil-genap kan susah, maka dari itu perlu dilakukan kajian empiris yang lebih mendalam lagi untuk mengetahui keadaan psikologis masyarakat, agar nanti penerapan ini justru membebani masyarakat kita,” ujar Putra Mahardika.
Menurut Mahardika, jika dilihat dari segi praktiknya penerapan ini lebih kepada penertiban lalu lintas terkait kepadatan lalulintas dan tidak sebagai pembatasan keramaian atau pergerakan orang.
“Sehingga nantinya jangan sampai menimbulkan multipresepsi terkait penanganan penyebaran Covid-19 dengan cara ini,” jelasnya.
Mahardika menuturkan, saat ini di Bali lalulintas masih terkontrol dan yang harus lebih diperhatikan adalah ekonomi masyarakatnya. Mengingat kondisi perekonomian kini baru mulai merangkak tumbuh.
“Saya berharap agar pelaku UMKM yang nanti melakukan mobilitas juga turut dilibatkan dalam penerapan aturan ini. Sehingga menghasilkan output yang baik,” tandasnya. (cr02)
