NEGARA | patrolipost.com – Musyarawah Daerah (Musda) DPD II Partai Golkar Kabupaten Jembrana, Selasa (18/8/2020) diwarnai kisruh dan hujan protes. Banyaknya protes dari sejumlah Pengurus Desa (PD) maupun Pengurus Kecamatan (PK) di Jembrana membuat Musda akhirnya ditunda.
Musda DPD II Partai Golkar Kabupaten Jembrana Selasa kemarin dilaksanakan di Kantor DPD II Partai Golkar Kabupaten Jembrana Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kisruh berawal dari adanya protes dari sejumlah PD dan PK terhadap tiga utusan sayap partai yang dinilai datang terlambat setelah verifikasi surat mandat ditutup. Beberapa kader partai meminta ketiga utusan dari tiga organisasi sayap tersebut sempat menuju lantai dua tersebut turun dan keluar.
Sejumlah pengurus partai, baik DPD II Golkar Jembrana maupun dari DPD I Golkar termasuk Nyoman Sugawa Korry termasuk yang sempat menengahi justru dituntut untuk bisa bersikap netral atau independen. Mereka berharap Ketua DPD II Golkar Jembrana muncul dari akar rumput. Kendati mereka menyadari niatan DPD I Golkar Bali agar pelaksanaan Musda bisa berjalan aman, sejuk dan damai. Namun mereka mempertanyakan diberikannya ketiga utusan sayap partai yang mereka nilai tidak menaati aturan tersebut masuk ruangan Musda.
Bahkan mereka menyebut PD tidak memiliki suara melainkan PD menyampaikan suaranya kepada PK melalui musyawarah untuk selanjutnya dibawa ke Musda. Mereka menyebut suara PD di empat kecamatan sudah diberikan untuk I Ketut Widastra sehingga diminta tidak ada intervensi.
Sementara itu Ketua DPD I Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry mengakui buntut dari kisruh tersebut akhirnya pihak panitia Musda meminta pelaksanaan Musda DPD II Golkar Jembrana ditunda dan dipastikannya pelaksaannya akan segera dilanjutkan dalam bulan ini.
“Musda akan dilaksanakan paling lambat sebelum tanggal 31 Agustus,” ujarnya.
Menurutnya disinyalir ada pihak-pihak diluar peserta yang justru melarang peserta sah untuk masuk mengikuti musda sehingga pihaknya menilai apabila dibiarkan akan menjadi kurang baik.
“Karena masih situasi Covid-19, sehingga peserta dibatasi, tapi yang datang ternyata diluar kendali. Ini masih saya pelajari, apakah ada yang menggerakkan atau bagaimana,” tandasnya. Pihaknya mempertanyakan pelarangan peserta Musda masuk kendati membawa surat mandat sah.
“Ada apa ini? Justru yang melarang ini tidak mendengarkan panitia. Boleh terlambat, sidangnya kan belum dimulai,” jelasnya.
Pihaknya menargetkan Musda dapat terlaksana sebelum akhir Agustus ini. Semua pihak diharapkannya bisa berjalan sesuai harapan DPP Partai Golkar. Bahkan pengurus DPP Golkar Pusat, Dewa Nida yang memantau langsung Musda DPD II Golkar Jembrana menyayangkan kekisruhan yang terjadi saat Musda dan pihaknya sudah melaporkan kekisruhan saat Musda tersebut ke DPP Golkar Pusat.
“Sangat saya sayangkan. Kejadian ini sudah saya laporkan ke pusat (DPP Golkar) secara langsung,” tandasnya.
Sebelumnya memang muncul muncul tiga kandidat calon yakni Made Suardana (Plt Ketua DPD II Golkar dan anggota DPRD Bali), Wayan Suardika (Mantan Ketua DPD II Golkar dan kini menjadi anggota DPRD Jembrana) dan Ketut Widastra (mantan anggota DPRD Jembrana), namun nama Suardika menghilang dan kurang mendapat dukungan. Sedangkan 11 suara sah akan diperebutkan oleh Made Suardana dan Ketut Widastra. (571)
