BANGLI | patrolipost.com – Diyakini masih banyak warga Bangli berprilaku buang air besar (mekoratan) secara sembarangan. Hal ini tidak lepas dari masih banyaknya warga yang belum memilki fasilitas jamban dan juga masih melekatnya kebiasaan buruk buang air besar secara sembarangan.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Bangli dr I Nyoman Arsana, berkaca dari data, masih ada masyarakat di lingkup kepala keluarga (KK) yang belum memilki jamban. Kepemilikan jamban baru di angka 97,27 persen. Jika berbicara desa/ kelurahan kepemilikan jamban ada di angka 91.08 persen.
“Tidak menutup kemungkinan mereka yang belum memiliki jamban akan BAB secara sembarangan atau dilakukan di tempat terbuka seperti ladang, semak-semak atau sungai,” ujar Nyoman Arsana saat ditemui usai verifikasi kabupaten/kota sehat (KKS) pada Kamis (21/8/2025).
Lanjut Kadis asal Desa Songan, Kintamani ini masyarakat yang belum memilki fasiltas jamban didominasi wilayah yang ekstrem atau kesulitan mengakses air bersih. Dia mengatakan walaupun ada jamban akan tetapi sulit dapatkan air, praktis keberadaan jamban akan mubazir.
Selain masalah minimnya akses toilet, juga dikarenakan kebiasaan buruk dimana beberapa orang yang telah memilki jamban, namun masih memilih BAB secara sembarangan.
“Karena kebiasaan atau alasan budaya, beberapa orang masih BAB secara sembarangan,” ungkapnya.
Guna mengatasi masalah tersebut perlu sinergitas lintas OPD, semisal untuk masalah air bisa dicover oleh Dinas PUPR Perkim lewat program SPAM.
Menurutnya BAB secara sembarangan bisa menyebabkan terjadi pencemaran, sehingga bisa menyebabkan penyakit menular sepeti diare, disentri dan cacingan.
“Selain rentan bisa timbulkan penyakit prilaku BAB sembarangan bisa mencemari lingkungan,” jelas mantan Direktur RSUD Bangli ini.
Sementara untuk kabupaten/kota sehat merupakan program nasional yang secara rutin dilaksanakan. Adapun tujuan KKS ini diantaranya menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat bagi penduduk dan meningkatkan kualitas hidup sehat.
Memasuki tahun ganjil tahapan KKS yakni verifikasi oleh pusat atas dokumen yang telah diupload via aplikasi. Sedangkan untuk tahun genap telah dilakukan pembinaan oleh tim provinsi. Dalam KKS ini pemerintah akan memberikan penghargaan Swasti Saba yang terbagi dalam beberapa kategori yaitu Padapa, Wiwerda dan Wisatara.
“Untuk Bangli sejauh ini masih bertahan di kategori Wistara,” ungkapnya.
Salah satu kriteria yang harus terpenuhi KKS adalah ODF (Open Direction Free) atau bebas dari buang air besar sembarangan. “Walaupun data yang kita upload sudah lengkap namun ODF kita masih di bawah kriteria yang ditentukan maka dianggap tidak memenuhi syarat,” jelas I Nyoman Arsana. (750)
