DENPASAR | patrolipost.com – Pembangunan transportasi massal berbasis kereta di Bali (Bali Urban Rail and Associated Facilities) atau Light Rail Transit (LRT) masuk pada tahap penunjukan mitra strategis dan pemimpin konsorsium investor. Groundbreaking akan dilaksanakan pada September 2024 mendatang.
Hal itu diungkapkan oleh Direktur PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra saat penyerahan surat penunjukan Qualified Partner dan Lead Consortium of Investors kepada Dirut PT Bumi Indah Prima (BIP) Aditya Anton Subowo di Hotel Andaz Sanur Denpasar, Rabu, 24 Juli 2024.
“Groundbreaking akan dilakukan di Kuta Parking Centre, yang nantinya juga akan menjadi management dan site office kami,” kata Ari Askhara.
Ari Askhara menjelaskan, pembangunan subway Bali akan dilaksanakan dalam 4 tahap pengerjaan. Tahap satu Airport-Kuta Sentral Parkir-Seminyak-Berawa-Cemagi. Tahap dua Airport-Jimbaran-Unud-Nusa Dua. Tahap ketiga Kuta Sentral Parkir-Sesetan-Renon-Sanur dan tahap empat Renon-Sukawati-Ubud.
Fase Airport-Kuta dan Airport-Jimbaran-Unud-Nusa Dua ditarget rampung awal tahun 2028, dan keseluruhan fase satu dan dua diselesaikan pada tahun 2031.
“Total nilai investasi dari 2 fase pertama adalah USD10.8 miliar sedangkan biaya untuk total 4 fase pengerjaan mencapai USD 20 miliar,” jelasnya.
Pembangunan koridor pada setiap fase meliputi infrastruktur transportasi berupa terowongan dan rel kereta bawah tanah, infrastruktur utilitas pendukung seperti telekomunikasi, tenaga listrik, air minum, sampah dan limbah serta pembangunan Transit Oriented Development (TOD).
Pihaknya juga akan mempersiapkan SDM Bali menjadi operator dan pemilik dari proyek besar itu.
“Sehingga nantinya mereka tak hanya menjadi penonton,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas RI Suharso Monoarfa menegaskan bahwa proyek LRT di Bali harus jadi karena menjadi pertaruhan kementeriannya yang mendorong penerapan model pembiayaan pembangunan tak biasa.
Menurutnya, model pembiayaan pembangunan seperti ini baru pertama kali diterapkan di Indonesia. Bali menjadi percontohan karena merupakan daerah pertama di Indonesia yang punya konsep transformasi ekonomi dan diluncurkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo pada 3 Desember 2021.
Konsep yang kemudian diimplementasikan dalam Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru ditindaklanjuti dengan beragam kegiatan seperti penanganan sampah, penerapan energi terbarukan dan lainnya.
“Apa yang kami rancang dalam Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali, satu demi satu mulai terwujud,” kata Suharso.
Khusus terkait rencana pengembangan moda transportasi massal berbasis kereta, Suharso menilai langkah ini sangat strategis karena bertujuan untuk memberi kenyamanan.
“Yang paling meresahkan saat ini adalah ancaman ketidaknyamanan,” ucapnya.
Sebagai destinasi wisata dunia yang terus berkembang, ia menilai situasi lalu lintas di Bali saat ini berbeda jika dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Inilah yang perlu disikapi,” tambahnya.
Karena tak mungkin membangun jalan layang, menurutnya model subway adalah pilihan yang paling tepat. Monoarfa mengajak semua pihak optimis dengan rencana pengembangan subway Bali ini.
“Hari ini kita melakukan langkah kecil, tapi langkah kecil ini adalah awal dari langkah besar berikutnya,” kata Suharso Manoarfa.
Pj Gubernur Bali SM Mahendra Jaya mengingatkan agar investor mengutamakan masyarakat lokal.
“Ini sekaligus untuk transfer knowledge teknologi dalam pembangunan dan pengoperasiannya,” kata Mahendra Jaya.
Mahendra Jaya mengatakan, investor akan mendapat keuntungan dari tiket. Untuk itu ia meminta kepada investor untuk memberikan subsidi harga tiket kepada masyarakat. Sehingga harganya tidak terlalu mahal.
Keuntungan lainnya juga bisa diperoleh dari penggunaan naming rights, ruang bawah tanah (mice, mall, hotel, restoran, dan tempat hiburan lainnya), penyewaan atas penggunaan utilitas (jaringan telekomunikasi, listrik, air, gas dan lain-lain) serta perhitungan dari kredit karbon.
“Tak hanya keuntungan bagi investor, nanti apabila subway telah beroperasi, pemerintah daerah juga mendapatkan persentase dari hasil operasional,” ujarnya. (pp03)
