SEMARAPURA | patrolipost.com – Kegiatan kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Klungkung ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (23/1/2025) hingga Sabtu (25/1/2025) membuat heboh masyarakat.
Kegiatan yang bertujuan mengetahui manajemen pengelolaan lingkungan, dalam hal ini penanganan sampah dengan menghadirkan banyak pejabat, dirasa tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan tersebut.
Dalam surat kunjungan kerja Pemkab Klungkung ke Pemerintah Kota Balikpapan ditandatangani Sekda Klungkung, Anak Agung Gede Lesmana tertanggal 14 Januari 2025 yang tersebar di media sosial terpampang ada sekitar 50 orang yang turut dalam kegiatan tersebut.
Di antaranya Penjabat Bupati Klungkung, Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung, Penjabat Ketua TP PKK Kabupaten Klungkung, Sekda Klungkung, staf ahli, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, kepala badan, kepala bagian, Kalaksa BPBD Klungkung, Kasatpol PP dan Damkar Klungkung, Ketua PHDI Klungkung, dan lainnya.
Selain itu tidak hanya Kadis Lingkungan Hidup dan Pertanahan, kegiatan itu juga diikuti sebagian besar kadis lainnya. Seperti Kadis Perpustakaan dan Kearsipan, Kadisdukcapil, Kadisbud.
Banyaknya peserta kegiatan tersebut membuat heboh masyarakat, terutama warga net.
Menurut akun medsos dengan nama I Nengah Sumerta, Kamis (23/1/2025), Sekda Klungkung tidak cermat dalam merancang kegiatan tersebut. Itu lantaran Sekda Klungkung tidak hanya melibatkan instansi yang memiliki peran sentral dalam kegiatan tersebut, tetapi hampir seluruh pimpinan OPD.
“Masak semua kepala dinas diajak belajar sampah,” sebutnya.
Dia juga menyebut Pj Bupati Klungkung, Nyoman Jendrika gagal melanjutkan program Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) yang jelas-jelas telah menerima penghargaan. Dan kini justru menghabiskan uang untuk belajar sampah ke daerah yang tidak ada prestasi penanggulangan sampah.
”Klungkung adalah tempat belajar pengelolaan sampah. Dikunjungi puluhan Pemkab dan provinsi di Indonesia. Yang jelas saya tahu ini adalah pemborosan APBD yang asas manfaatnya hampir tidak ada. Kondisi ini jelas bertentangan dengan larangan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto agar pejabat mengurangi studi banding,” jelasnya.
Sementara itu Sekda Klungkung, Anak Agung Gede Lesmana yang dikonfirmasi terpisah tidak menampik bila Pemkab Klungkung melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Balikpapan dan mengundang banyak pejabat. Hanya saja menurutnya tidak pejabat yang diundang mengikuti kegiatan tersebut.
”Namun tidak semua ikut,” jelasnya. (855)
