Menkopolhukam Apresiasi Dana Hibah Pilkada 2024 Bali Terealisasi 100 Persen

menkopolkuham
Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, bertempat di BNDCC, ITDC Nusa Dua, Selasa, 30 Juli 2024. (maha)

NUSA DUA | patrolipost.com –  Realisasi dana hibah untuk KPU Daerah, Bawaslu Daerah, Polri dan TNI di Bali sudah terealisasi 100 persen. Dana hibah digunakan untuk dukungan kegiatan Pemilukada Serentak tahun 2024.

Dana hibah diberikan kepada KPU Daerah Bali sebesar Rp.155 miliar, Bawaslu Daerah sebesar Rp. 41 miliar, Polri Rp. 30 miliar dan TNI sebesar Rp. 9 miliar.

Bacaan Lainnya

Sedangkan total rincian dana hibah dari kabupaten/kota se-Bali yakni, untuk KPU Daerah sebesar Rp. 300 miliar, Bawaslu Daerah sebesar Rp. 80 miliar, Polri sebesar Rp. 68 miliar dan TNI sebesar 24 miliar.

Pj Gubernur Bali SM Mahendra Jaya mengatakan penegakan hukum Pemilu berkepastian, dengan semua masalah yang muncul bisa diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Dengan kerja keras dan kebersamaan atau Ngrombo, kami optimis prinsip-prinsip tersebut dapat kami terapkan juga di Pemilukada Serentak tahun 2024,” ujar Mahendra Jaya pada Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, bertempat di BNDCC, ITDC Nusa Dua, Selasa (30/7/2024).

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pemilukada Serentak tahun 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 oleh 545 Daerah di Indonesia.

Realisasi hibah oleh Provinsi Bali diapresiasi oleh Menko Polhukam Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Ia berharap daerah-daerah lain di Nusa Tenggara bisa menyusul Bali karena Pemilukada akan segera dilaksanakan.

Menko Polhukam Marsekal TNI Hadi Tjahjanto  menegaskan pentingnya sinergitas pemerintah, penyelenggara pemilu dan peserta pemilu sehingga pelaksanaan Pemilukada Serentak bisa berjalan dengan aman, tertib dan damai.

Dalam tahapan Pemilukada 2014, ia juga meminta agar ASN, TNI dan Polri harus bersikap netral dan bekerja sesuai koridor hukum yang berlaku.

“Hal itu juga diperlukan agar tidak terjadi permasalahan selama Pemilukada yang dapat mempengaruhi legitimasi masyarakat pada hasil Pemilu,” jelas Hadi Tjahjanto.

Ia berharap masyarakat turut serta membantu terwujudnya Pemilukada yang damai, tertib dan lancar.

“Serta turut serta mengawasi jalannya Pilkada agar sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya. (pp03)

Pos terkait