SINGARAJA | patrolipost.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Pj Gubernur Bali SM Mahendra Jaya meninjau program perumahan bersubsidi di Buleleng pada Selasa (28/1/2025).
Lokasi yang ditinjau antara lain, Perumahan Taman Wira Lovina, Desa Kayuputih Melaka dan Desa Banjar Asem, Kecamatan Seririt.
Perumahan Taman Wira Lovina, Desa Kayuputih Melaka Bali terdiri dari 1.100 unit rumah yang dibiayai oleh sejumlah perbankan BUMN. Ratusan unit rumah itu merupakan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau program perumahan bersubsidi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan apresiasinya terhadap kualitas rumah yang dibangun.
“Saya harus cek lapangan. Kita sedang buat formulasi baru tahun ini, tujuannya satu bagaimana dengan anggaran sama penerima rumah subsidi jumlahnya meningkat dan tidak melanggar aturan. Ujungnya rakyat sebagai konsumen dapat manfaat nomor satu,” kata Menteri Ara saat meninjau program FLPP di Lovina Bali, Selasa, 28 Januari 2025.
Maruarar juga menyoroti pentingnya fasilitas rumah sesuai kebutuhan masyarakat.
“Saya tanya sejumlah masyarakat, MCK sudah oke, saluran airnya oke. Ada yang sudah baik tapi ada juga yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Di Banjar Asem, Menteri PKP kembali menegaskan pentingnya program perumahan yang tepat sasaran dan bebas dari pungutan liar. Dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pemerintah mengalokasikan dana Rp 20 juta per rumah untuk bahan bangunan dan upah tukang.
“Dengan anggaran terbatas harus ada prioritas. Juga mendapatkan developer yang tepat. Tepat sasaran yang membutuhkan,” jelasnya.
Maruarar juga mengingatkan agar lahan pertanian produktif tidak digunakan untuk perumahan.
“Patut diingat Presiden punya program swasembada pangan, jadi dilarang keras lahan pertanian digunakan. Saya mohon Gubernur dan Bupati jangan lahan produktif digunakan untuk perumahan. Jangan menyelesaikan masalah dengan masalah,” tegasnya.
Khusus untuk Bali, Maruarar menekankan perlunya hunian yang sesuai dengan kultur budaya setempat.
“Usulan tentang rumah untuk seniman juga sudah kita pikirkan dan akan kita bahas serius,” kata Menteri Ara.
Dalam kurun waktu 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025, total rumah KPR subsidi melalui perbankan mencapai 36.057 unit di seluruh Indonesia dengan nilai Rp4,54 triliun. Ditambah suplai stok tambahan sebanyak 43 ribu unit dan dalam proses pembangunan sebanyak 10.440 unit.
Pj Gubernur Bali SM Mahendra Jaya berharap program perumahan tersebut dapat menjangkau masyarakat miskin ekstrem di Bali yang tidak memiliki rumah maupun masih tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Kami punya data yang akurat dan dapat membantu pihak kementerian terkait,” kata Mahendra Jaya.
Selain meninjau perumahan rakyat, Menteri PKP dan rombongan juga meninjau Bandara Letkol Wisnu di Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak. (pp03)
