Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Made Mudarta bersama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimukti Yudhoyono.
DENPASAR | patrolipost.com – Para pengurus, kader, anggota dan simpatisan Partai Demokrat di daerah sangat terusik dan terluka oleh manuver para aktor KLB ilegal, di tengah kesibukan para kader untuk memperjuangkan harapan rakyat, membantu rakyat untuk melewati masa sulit pandemi Covid-19, membantu kesulitan rakyat yang terdampak bencana dalam kondisi ekonomi nasional yang sedang jatuh.
Lantaran itulah, keputusan tegas DPP Partai Demokrat memecat kader pengkhianat “mbalelo” para pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) direspon positif dan diacungi jempol kader-kader Demokrat di daerah.
“Demokrat Bali bersyukur serta bangga atas ketegasan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang telah mendengarkan aspirasi kader Demokrat di daerah untuk segera memecat para aktor KLB (Kongres Luar Biasa) ilegal,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Made Mudarta, Sabtu (27/2/2021).
Dikatakan, mereka para aktor KLB ilegal melakukan perbuatan tingkah laku buruk yang merugikan Partai Demokrat dengan cara mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan, menyebarluaskan kabar bohong dan fitnah serta hoax,” beber Togar Mudarta.
Tindakan pengkhianatan terhadap partai dan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan PD secara paksa, jelas merongrong kedaulatan, menodai taksu, kehormatan, integritas dan eksistensi Partai Demokrat yang seharusnya mereka ikut merawat dan menjaganya ditengah tren elektabilitas Partai Demokrat di bawah Kepemimpinan Ketum AHY yaitu kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020 saat ini terus mengalami peningkatan yang signifikan.
Kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020 telah melakukan banyak hal, baik dalam konteks pembinaan organisasi, penguatan jaringan konstituen, maupun program pengabdian masyarakat di masa pandemi, dengan hasil yang optimal, meski usia kepengurusannya belum genap satu tahun.
Bahwa sejak diberhentikan secara tetap dan dicabutnya keanggotaan Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib dan Ahmad Yahya, serta Marzuki Alie, maka hak dan kewajibannya sebagai Anggota Partai Demokrat tidak berlaku lagi, termasuk larangan bagi mereka untuk menggunakan seragam, atribut, simbol, lambang dan identitas Partai Demokrat.
“Ke depan, seperti yang sering disampaikan oleh Ketum AHY, para kader Demokrat, khususnya generasi muda Demokrat, harus senantiasa menghormati dan menghargai para senior dan pendahulunya,” pesan Mudarta.
“Tentu yang dimaksud adalah senior dan pendahulu yang juga menghormati dan menghargai serta memberikan dukungan kepada kita semua (para pemimpin dan pengurus), yang saat ini tengah menjalankan amanah dari seluruh kader dan konstituen Partai Demokrat. Bukan yang sebaliknya,” sambung politisi Demokrat asal Jembrana ini.
Terakhir, DPP Partai Demokrat Bali mengucapkan terima kasih atas soliditas para pemilik suara sah, para kader, para pengurus dan para senior di seluruh pelosok Indonesia yang telah mendukung, menunjukkan kesetiaan serta kebulatan tekadnya, untuk menjaga kedaulatan, kehormatan, integritas dan eksistensi Partai Demokrat dan kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sah.
“Atas dukungan dan informasi para pemilik suara sah, para pengurus di berbagai tingkatan, dan para kader di seluruh pelosok Indonesia pula, informasi detail mengenai para pelaku GPK-PD, baik para pelaku yang merupakan kader, mantan kader, maupun pejabat penting pemerintahan yang terlibat, dapat kami ketahui sejak dini pergerakannya,” tutur Mudarta.
“Kini, saatnya Partai Demokrat melanjutkan perjuangan untuk mewujudkan harapan rakyat; bantu negara atasi pandemi Covid-19 dan pulihkan ekonomi, serta bantu rakyat lawan ketidakadilan,” pungkas Mudarta. (wie)
