Made Mudarta.
DENPASAR | patrolipost.com – Pemerintah telah menghabiskan dana yang sangat besar untuk mengatasi pandemi Covid-19. Namun rupanya belum mampu juga mengatasi penyebaran virus berbahaya tersebut, bahkan jumlah masyarakat yang positif Covid-19 meningkat dan angka kematian masyarakat meningkat yang mencapai 2 ribu lebih.
Bahkan berbagai kebijakan mulai dari pemberlakuan PSPB, pemberian vaksinasi bagi seluruh masyarakat maupun penerapan PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat hingga saat ini menerapkan PPKM level 1-4 belum juga dapat menghentikan pandemi yang sudah berlangsung hampir 2 tahun ini.
Melihat realita tersebut, Ketua DPD Partai Demokrat Bali Made Mudarta mengusulkan Bali maupun seluruh wilayah di Indonesia harus di “lockdown”. Ia pun mendukung pemerintah meminjam uang untuk menanggung kebutuhan masyarakat selama lockdown atau karantina wilayah.
“Saya Made Mudarta mendukung Pemerintah meminjam uang untuk dijadikan hutang, asalkan hutang itu digunakan untuk membiayai masyarakat sebulan selama lockdown,” ucap Mudarta dalam keterangannya di Kantor DPD Demokrat Bali, Jumat (30/7/2021).
“Lebih baik kita bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian. Jika pandemi ini bisa dikendalikan pemerintah sehingga masyarakat sehat maka ekonomi juga akan menggeliat,” sarannya.
Lockdown atau karantina wilayah merupakan penerapan karantina terhadap suatu daerah atau wilayah tertentu dalam rangka mencegah perpindahan orang, baik masuk maupun keluar wilayah tersebut, untuk tujuan tertentu yang mendesak. Kebijakan karantina wilayah ditetapkan oleh sebuah negara yang mengalami keadaan darurat seperti perang atau wabah penyakit menular. Istilah ini banyak dikenal akibat adanya pandemi penyakit koronavirus 2019 (COVID-19) yang tersebar secara masif di berbagai negara.
Mudarta pun memberikan gambaran pemerintah dalam meminjam uang untuk membiayai penduduk Indonesia sekitar 270 juta jiwa. Jika benar-benar dilaksanakan lockdown, pemerintah harus berani memberikan bantuan Rp 50 ribu perhari kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup selama sebulan.
“Hutang inilah yang harus dipergunakan sebagaimana mestinya untuk keperluan rakyat. Jadi uang yang diberikan Rp 50 ribu per orang perhari, bukan per kepala keluarga. Jadi totalnya Rp 1,5 juta per orang perbulan selama lockdown sehingga kalau ditotal sekitar 400 triliun,” jelas Mudarta seraya mengingatkan semua pihak agar tak memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan diatas penderitaan masyarakat luas.
Selain memberikan bantuan awal untuk persiapan lockdown, pemerintah juga diharapkan terus melanjutkan proses traccing. Mudarta juga menyarankan agar tes swab antigen tersebut di gratiskan selama sebulan lockdown dimana menurutnya paling tidak memerlukan biaya Rp 100 triliun.
“Jadi total pinjaman Rp 500 triliun. Rp 400 triliun untuk kebutuhan masyarakat dan Rp 100 Triliun untuk biaya swab antigen saat traccing,” terang Mudarta.
Apalagi saat ini ditengah langkah pemerintah yang belum berhasil mengatasi penyebaran virus mematikan tersebut, Mudarta menilai lockdown adalah satu-satunya cara tercepat untuk memutus dan mencegah penyebaran Covid-19 di Tanah Air sehingga badai pandemi ini bisa segera cepat berlalu dan masyarakat juga bisa kembali beraktivitas.
“Semoga usulan yang disampaikan oleh saya selaku DPD Partai Demokrat Bali ini segera bisa dioptimalkan dengan baik oleh pemerintah,” harapnya.
Apalagi beberapa negara lain telah melakukan lockdown dan terbukti negara yang sudah melakukan lockdown bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Jika negara lain bisa maka mestinya Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama dari negara lain yang sudah duluan melakukan lockdown.
Bagi Mudarta, jika Indonesia tidak segera dilakukan lockdown maka kedepanya akan sulit untuk bisa memutus mata rantai Covid-19. Apalagi keinginan utama bersama adalah ingin segera bisa memulihkan semua sektor, dan salah satunya di sektor pariwisata dan ekonomi yang harus segera dipulihkan.
“Semoga dengan lockdown yang dilaksanakan nanti secepanya bisa memutuskan mata rantai Covid-19,” pungkasnya seraya mengingatkan pengambil kebijakan jangan sampai usulan yang baik menimbulkan penyesalan dikemudian hari. (wie)
.
