ACEH | patrolipost.com – Dua pemimpin daerah yakni Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar dan Wakil Bupati Aceh Tengah, Firdaus saling bersiteru. Shabela mengancam akan melaporkan wakilnya ke polisi atas tindakan tak menyenangkan dan ancaman pembunuhan. Seolah tak mau tinggal diam, sang wakil Firdaus juga mengklaim akan melaporkan bupati kepada kepolisian.
Menurut Shabela, kejadian berawal saat dirinya menggelar rapat dengan sejumlah dinas terkait penanganan virus covid-19, Rabu (13/5/2020) malam. Saat tengah membahas materi, Shabela mengatakan, Firdaus tiba-tiba masuk, mengeluarkan kata-kata tak pantas. Bahkan, wakilnya disebut mengancam akan membunuh dirinya. Baku hantam pun nyaris terjadi. “Dia (Firdaus) kemudian menyebut kami yang ada di Pendopo dengan sebutan hewan lalu mengancam bunuh saya dan anak saya,” kata Shabela.
Saat mengamuk, Firdaus sempat menyebut-nyebut soal proyek. “Dia bicara tentang proyek yang saya tidak mengerti karena kami sedang bicara penanganan covid-19 dan banjir bandang,” tutur Shabela. Ia pun mengancam akan melaporkan wakilnya dengan tuduhan ancaman pembunuhan padanya dan keluarganya.
Menanggapi hal tersebut, Firdaus mengaku siap menghadapi langkah bupati. Firdaus justru mengancam balik bupati dan akan melaporkan Shabela ke polisi. “Silakan, saya siap menghadapi. Namun saya juga akan melaporkan Shabela terkait kasus yang lebih besar dari kasus ini,” kata Firdaus.
Firdaus membenarkan, ia mendatangi pendopo bupati dan menjumpai Shabela. Tetapi Firdaus membantah mengancam membunuh Shabela. Emosinya yang meledak saat itu dilatarbelakangi perasaan tak dihargai sebagai wakil bupati.
“Kita punya komitmen tertulis dan tidak tertulis saat kita calon sampai saat baru menjabat. Saya rasa komitmen tertulis itu sudah dibuang oleh dirinya (Shabela),” kata Firdaus.
Mengenai proyek yang dipersoalkan dengan Shabela, adalah proyek di sejumlah instansi dengan nilai Rp 17 miliar. “Ini kegiatan Dinas Kesehatan dan RSU Datu Beru, tidak ada koordinasi dengan saya selaku wakilnya. Ini kan tidak pantas,” sebut Firdaus. Ia menyebut, bupati melanggar kesepakatan dalam hal pembagian kewenangan.(305/jpc)
