AHY bersama jajaran pengurus pusat.
JAKARTA | patrolipost.com – Adanya gelagat yang hendak “mendongkel” kepemimpinan Partai Demokrat saat ini rupanya mulai terendus sejak bulan lalu. Begitu diungkapkan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Kantor DPP Partai Demokrat, Senin (1/2/2021) di Jakarta.
“Sebenarnya, kami sudah mencium gejala ini sejak satu bulan yang lalu. Pada awalnya, kami menganggap persoalan ini hanyalah masalah kecil saja, urusan internal belaka. Tetapi sejak adanya laporan keterlibatan pihak eksternal dari lingkar kekuasaan, yang masuk secara beruntun pada minggu yang lalu, maka kami melakukan penyelidikan secara mendalam,”
AHY yang saat itu didampingi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya beserta Wakil Sekjen Putu Supadma Rudana, Ketua Dewan Kehormatan Hinca Pandjaitan, dan Ketua Mahkamah Partai Mayor Jenderal TNI (Purn.) Nachrowi Ramli mengungkapkan, adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. AHY menyebut dari kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo
“Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas “praduga tak bersalah” (presumption of innocence) dalam permasalahan ini,” ucap AHY.
Karena itu lanjutnya, AHY telah mengirim surat secara resmi kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait kebenaran berita yang didapat Partai Demokrat.
10 hari lalu AHY menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis.
Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang tengah dimintakan konfirmasi dan klarifikasi oleh DPP Partai Demokrat kepada Presiden Joko Widodo.
“Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD (Partai Demokrat, red) yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB),” sebutnya seraya menambahkan berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk “memenuhi syarat” dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara, yang harus diajak dan dipengaruhi, dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar.
Upaya mempertahankan apa yang dimiliki saat ini, Partai Demokrat akan menempuh dengan mengindahkan konstitusi dan undang-undang, pranata hukum serta ikhtiar politik, yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan, moral dan etika.
Partai Demokrat sebutnya akan bersikap tegas. Namun, tetap konsisten menggunakan cara-cara yang damai dan berkeadaban, bukan kekerasan dan kegaduhan sosial, yang mungkin saja akan mengganggu situasi nasional yang tengah menghadapi tantangan pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi dewasa ini.
Partai Demokrat mengucap syukur karena hakikatnya semua pemimpin dan kader Demokrat menolak dengan tegas segala niat, upaya dan gerakan untuk mendongkel kepemimpinan Partai Demokrat yang sah.
“Saya telah menerima surat pernyataan kesetiaan dan kebulatan tekad, dari seluruh pimpinan di tingkat daerah dan cabang di seluruh Indonesia, untuk tunduk dan patuh kepada Partai Demokrat dan kepemimpinan hasil Kongres V Partai Demokrat yang sah,” ungkapnya.
“Dengan kata lain, insya Allah, gerakan ini dapat ditumpas oleh kesetiaan dan kebulatan tekad seluruh pimpinan, baik di tingkat pusat maupun daerah dan cabang, serta para kader Demokrat lainnya di berbagai wilayah,” tegas putra sulung Presiden ke-5 RI Susilo Bambang Yudhoyono ini.
Kepada seluruh kader Demokrat, AHY menginstruksikan untuk merapatkan barisan, dan tetap mempertahankan soliditas yang telah terbangun ini, serta terus bersatu, dan senantiasa memperjuangkan harapan rakyat Indonesia. AHY menyebut Partai Demokrat tidak gentar menghadapi ujian dan tantangan ini. Karena meski Demokrat diganggu, justru akan membuat Demokrat semakin kuat. Sejarah mengatakan, tidak ada partai yang kuat, tanpa cobaan yang berat.
“Kapal yang kokoh tidak akan hancur diterjang ombak, nahkoda yang tangguh tidak lahir dari lautan yang tenang,” tutupnya. (wie)
