LABUAN BAJO | patrolipost.com – Para pelaku usaha pariwisata yang tergabung dalam sejumlah asosiasi wisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT mengharapkan adanya peningkatan profesionalisme pelayanan di dalam Taman Nasional Komodo (TNK).
“Safety, Konservasi dan Profesionalisme Pelayanan di TNK harus ditingkatkan,” ungkap Ketua DPC Gabungan Pengusaha Wisata Bahari dan Tirta Indonesia (Gahawisri) Labuan Bajo Budi Widjaja, Selasa (24/10/2023).
Budi menyebutkan peningkatan profesionalisme pelayanan oleh Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) selaku pihak pengelola kawasan TNK tentu membutuhkan kerja sama semua pihak, mengingat luasnya kawasan Taman Nasional Komodo dengan sejumlah spot destinasi wisata yang menjadi tujuan wisata favorit di Indonesia.
“Hal ini membutuhkan kerjasama semua stakeholder. Untuk itu perlu dilakukan pembahasan bersama terkait program kerja yang bisa dilakukan bersama demi menjaga konservasi, meningkatkan safety dan profesionalisme,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Asosiasi Kapal Wisata (Askawi) Kabupaten Manggarai Barat, Ahyar Abadi yang menyebutkan bahwa pengelolaan Taman Nasional Komodo (TNK) seharusnya dikembalikan kepada BTNK sebagai pengelola tunggal.
“Saran dari kami yang pertama kembalikan pengelolaan taman nasional komodo ke BTNK karena di situ ada koperasi, ada juga orang-orang lokal,” ungkapnya.
Menurut Ahyar kalau pun pengelolaan TNK ada campur tangan dari pihak-pihak swasta itu tidak memberikan dampak positif terhadap aktivitas pelaku pariwisata di Taman Nasional Komodo.
Ia mencontohkan belum terealisasinya ketersediaan mooring yang dipasang oleh pihak swasta (PT Flobamor). Selain itu belum ada penambahan WC di tempat-tempat tracking, sehingga ia menilai bahwa pihak swasta yang mengelola TNK hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka sendiri, sementara pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang pariwisata dalam kawasan masih sangat minim.
“Sehingga kami minta BTNK kembali mengelola secara utuh lagi TNK ini dengan melibatkan pemerintah daerah. Kalaupun ada pihak ketiga yang mengelola TNK ini harus memperhatikan sarana dan prasarana dan juga harus memperhatikan masyarakat lokal yang berada di sekitar TNK. Karena masyarakat nelayan ini juga hidup dari tempat pariwisata itu sendiri,” ungkapnya.
Ia juga meminta aktivitas patroli di sekitaran Taman Nasional Komodo (TNK) harus ditingkatkan untuk meminimalisir pencurian makanan Komodo.
“Kemudian aktivitas patroli itu harus ditingkatkan untuk meminimalisasi pencurian makanan-makanan komodo, seperti rusa, kerbau dan lain sebagainya,” ucapnya.
Senada juga disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi NTT, Viktor Pance. Menurutnya harus ada peningkatan proteksi terhadap satwa flora dan dan fauna dalam kawasan TNK.
“Kami minta agar meningkatkan proteksi terhadap satwa flora dan fauna yang ada dalam kawasan dan juga kontrol arus lalu lintas kepariwisataan di dalam kawasan TNK supaya alamnya tetap terjaga,” ungkapnya.
Ia juga berharap kepada para pelaku wisata agar mengikuti standar operasional prosedur yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Menertibkan para pelaku pariwisata, agar semua mengikuti standar operasi prosedur yang sudah ditentukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah,” ujarnya.
Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies/ASITA) Manggarai Raya Evodius Gonsomer mengatakan selama ini BTNK hanya melakukan pengawasan. Bahkan Evodeus mempertanyakan keberadaan tenaga ahli konservasi di BTNK.
“Apakah BTNK punya tenaga ahli yang memang memiliki kemapuan konservasi atau dia hanya mengawasi saja? Selama ini dia hanya mengawasi, tidak jalan, apa yang dia buat, beda jauh dengan TNC dulu, TNC ada perawatan terumbu karang, turun batu batu ke laut, jalan TNC itu dipatroli, kapal patroli jalan terus, pengawasan dan melakukan konservasi. Kita dapat presentasi dari mereka soal kegiatan itu, yah memang belum menjangkau semua lokasi dan kerusakan terumbu sekarang di TN itu luar biasa akibat dari jangkar kapal, pemboman,” ungkapnya.
“Dulu sangat masif pengawasan TNC. Dulu TNC patroli sampai ke Selatan, sekarang apakah masih dilakukan seperti itu? Harapan kita kan itu tolong dijaga betul, karena harapan kita ya di TN itu,” tambahnya lagi.
Ia juga meminta kepada pihak BTNK untuk melakukan pengajuan anggaran konservasi Taman Nasional Komodo ke pemerintah pusat.
“Ya awalnya yang kita tau tugas BTNK menjaga TNK dan melakukan konservasi tetapi kita dengar anggarannya itu kurang. Kita harap tolonglah diajukan ke pusat karena ini kan merupakan taman nasional, kalau kurang, atau anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan, ya diajukan bila perlu semua stakeholder bersuara ke pemerintah pusat,” pungkasnya.
Selain profesionalisme pelayanan para pelaku pariwisata, pihaknya juga meminta penyediaan sarana dan prasarana di beberapa tempat wisata yang dianggap belum maksimal dalam mendukung keberlangsungan geliat pariwisata dalam Kawasan TN Komodo. (334)
