SEMARAPURA | patrolipost.com – Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi bersama Gubernur Provinsi Bali, I Wayan Koster dan Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking dua pelabuhan penyeberangan, Pelabuhan Sampalan di Pulau Nusa Penida serta Pelabuhan Bias Munjul di Pulau Nusa Ceningan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.
Inisiasi pembangunan kedua pelabuhan tersebut untuk mendukung pariwisata di Bali, karena keduanya termasuk ke dalam Pelabuhan Segitiga Emas (Sanur, Nusa Penida dan Nusa Ceningan/Lembongan) yang terhubung dengan Pelabuhan Sanur yang terletak di Denpasar.
Kementerian Perhubungan menargetkan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Nusa Ceningan dengan investasi Rp195,3 miliar akan selesai pada 2021.
“Kedua pelabuhan ini bisa selesai dalam waktu sembilan bulan atau pertengahan 2021,” jelas Budi Karya, Senin (3/8/2020).
Kemenhub sangat berkomitmen untuk mendukung bangkitnya pariwisata di Bali setelah mengalami keterpurukan akibat pandemi Covid-19. Tentunya dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Pihaknya telah menggelar rapat secara intensif dengan Pemprov Bali untuk membicarakan dukungan transportasi terhadap pariwisata di Bali seperti konsep super hub tourism, maritim, dan penelitian tentang rencana akses darat menuju Bali Utara.
Sesuai arahan presiden, terangnya, Bali akan menjadi super hub tourism yang tidak hanya di Indonesia tetapi sampai Asia Tenggara, Australia bahkan Dunia.
“Saya tau komitmen Gubernur Wayan Koster luar biasa, Pak Gubernur merupakan teman sekolah saya waktu kecil. Karena itu saya berjanji setelah pelabuhan ini selesai dibangun saya akan berikan satu unit kapal untuk memperlancar penyeberangan Bali Nusa Penida ini,” janji Budi Karya dan langsung mendapatkan aplus dari hadirin.
Gubernur Provinsi Bali I Wayan Koster menyebut dengan dibangunnya kedua pelabuhan akan memudahkan aksesibilitas menuju kawasan segitiga emas, sehingga dapat mendorong peningkatan jumlah wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Selain itu, keberadaan pelabuhan juga dapat mendukung aktivitas keagamaan masyarakat Bali.
“Ketika akan ada upacara agama rutin dimana masyarakat se-Bali itu melakukan persembahayangan yang datang dari berbagai kabupaten di Bali. Karena tidak ada pelabuhan, mereka kesusahan untuk naik ke kapal karena harus angkat-angkat kainnya sambil mengusung sesajennya dari berbagai wilayah,” tuturnya.
Lebih jauh Gubernur Wayan Koster juga memaparkan, sebelum peletakan batu pertama Pelabuhan Sampalan dan Bias Munjul ini disetujui Kemenhub RI, berawal dari niatnya awal dirinya menjabat Gubernur Bali. Menurutnya Pulau Nusa Penida yang kondisinya kering ini benar-benar luput dari pembangunan selama pemerintahan sebelumnya. Di samping itu pulau ini juga sebagai pulau sakral karena di pulau ini adanya pura Ratu Dalem. Ped yang membuat Pulau Nusa Penida setiap saat dikunjungi warga Bali yang nyebrang ke Nusa Penida.
Karena itulah diawal pemerintahannya dirinya langsung menghadap Presiden Jokowi menyampaikan usulan terkait pembangunan pelabuhan segitiga emas Sanur, Ceningan dan Nusa Penida dan saat itu langsung disetujui Presiden Jokowi, seraya mendapatkan aplus hadirin yang hadir.
“Adapun arsitektur pelabuhan dibangun sesuai dengan kearipan lokal serta nantinya masyarakat yang akan datang ke Nusa Penida tidak perlu lagi angkat kain buka sepatu dan pengunjung akan nyaman dalam perjalanan ke Nusa Penida,” tegas Wayan Koster penuh semangat.
Dengan dibangunnya Pelabuhan Sampalan dan Pelabuhan Bias Munjul ini, dapat diharapkan pergerakan orang dan distribusi barang ke dan dari Nusa Penidan, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan menjadi lebih lancar dan nyaman.
Sebelumnya dalam laporannya Dirjen Perhubungan Darat menyebutkan demand transport ke wilayah Kecamatan Nusa Penida yang mencakup Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan telah terbentuk dengan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara, dimana setiap hari rata-rata mencapai 3.913 orang, namun belum tersedia fasilitas pelayanan untuk naik-turun penumpang yang memadai.
Terhadap kondisi tersebut, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan menyetujui usulan Pemerintah Daerah untuk menyediakan Anggaran Pembangunan Pelabuhan Sampalan dan Pelabuhan Bias Munjul dalam APBN Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2020, dengan alokasi anggaran masing-masing Pelabuhan Sampalan sebesar Rp. 88.151.324.700 mencakup pekerjaan breakwater, pengerukan kolam, dermaga fast boat, terminal penumpang, tempat parkir kendaraan dan pekerjaan prasarana jalan, dan Pelabuhan Bias Munjul sebesar Rp. 112.403.019.700 dengan mencakup pekerjaan pengerukan alur pelayaran, dermaga moveable bridge, dermaga fast boad, terminal penumpang serta tempat parkir mobil dan sepeda motor.
Pembangunan Pelabuhan Sampalan dan Pelabuhan Bias Munjul ini, semula direncanakan dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran, namun karena adanya pendemi Covid-19 dan dalam pelaksanaan pekerjaan harus mematuhi protokol kesehatan, maka pelaksanakan pekerjaan menjadi 2 Tahun Anggaran dengan tahapan anggaran Tahun I untuk Pelabuhan Sampalan Rp. 38.980.495.000 dan Pelabuhan Bias Munjul Rp. 37.091.571.571.800. Kemudian di tahun ke II untuk Pelabuhan Sampalan Rp. 49.757.910.000 dan Pelabuhan Bias Munjul Rp. 75.312.448.900.
Tampak juga hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, Ketua DPRD AA Gde Anom, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bali, serta pemuka masyarakat. (855)
