Pemerintah Dorong Pariwisata Berkelanjutan di Flores, Lembata, Alor dan Bima

Potongan brosur program pengembangan SDM pariwisata NTT.

LABUAN BAJO | patrolipost.com – Sejak ditetapkannya Labuan Bajo sebagai pintu gerbang pariwisata di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) oleh Presiden Joko Wododo, pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam mendorong terciptanya sinergitas lintas kabupaten yang ada di wilayah NTT.

Upaya ini tentunya bertujuan agar setiap kabupaten yang ada di NTT dapat memanfaatkan momentum Labuan Bajo sebagai Destinasi Wisata Prioritas dengan menyediakan keunggulan daerah masing-masing yang dapat digunakan dalam menopang pariwisata Labuan Bajo serta mampu mewujudkan pariwisata berkelanjutan yang harus dapat dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat NTT.

Bacaan Lainnya

“Saya mendorong para Kepala Daerah di 11 wilayah koordinasi BOPLBF untuk bersama-sama fokus membangun masyarakat yang kreatif, yang berorientasi menangkap setiap peluang kebutuhan pasar premium yang memenuhi standar kualitas pariwisata yang tentunya dapat dicapai melalui pendampingan intensif, agar manfaat pariwisata dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sesuai arahan Presiden Joko Widodo,” ucap Direktur Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo – Flores (BOPLBF) Shana Fatina, saat menghadiri forum Floratama 2020, Kamis (7/10/2020) lalu.

Forum Floratama 2020 merupakan Rapat Koordinasi Pengembangan Pariwisata Wilayah Koordinatif Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF). Rapat ini diselenggarakan dalam rangka pengembangan pariwisata premium berkelanjutan di 11 kabupaten di Labuan Bajo dan Flores, Lembata, Alor, dan Bima.

Dalam forum ini, untuk mewujudkan pariwista berkelanjutan, 11 kabupaten yang masuk dalam wilayah koordinasi BOPLBF berdiskusi memberikan ide, gagasan serta program rencana pembangunan pariwisata  bagi masing masing daerah dengan menampilkan keunggulan tiap daerah agar kelak mampu diakomodir oleh BOPLBF untuk dipublikasikan ke dunia internasional.

Program program unggulan dari 11 kabupaten yang ada akan dimasukan menjadi draf rekomendasi bagi penyusunan ITMP (Integrated Tourism Master Plan)/Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Terpadu. Hal ini pun sesuai dengan fungsi koordinatif BOPLBF berkaitan dengan peran koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi terhadap perencanaan, pengembangan, dan pembangunan di 11 kabupaten yaitu, Bima, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, Flores Timur, Alor dan Lembata.

“Forum ini sejatinya merupakan bentuk komitmen BOPLBF mewadahi pertemuan kolaborasi para pemangku kepentingan pariwisata dari berbagai latar belakang untuk menghimpun berbagai informasi, ide, dan gagasan pengembangan pariwisata kelas dunia yang berkelanjutan. Bagaimana menyatukan semua ide dan gagasan dari semua ABCGM (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media)”, kata Shana.

Pembentukan BOPLBF sendiri sesuai dengan komitmen Pemerintah Pusat, terutama sejak ditetapkannya pariwisata sebagai sektor unggulan oleh Presiden RI, Joko Widodo. Sebagai sektor unggulan, pariwisata berpotensi menggerakkan perekonomian hampir semua sektor dan menjadi pintu masuk yang paling mungkin bagi terwujudnya pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis masyarakat. (334)

Pos terkait