Pemerintah Sahkan Aturan Hukum Golden Visa bagi WNA untuk Berinvestasi di Indonesia

silmy karim
Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim. (Ist)

JAKARTA | patrolipost.com – Pemerintah RI telah mempermudah izin tinggal investor asing, baik korporasi maupun perorangan, hal ini seiring dengan disahkannya pemberlakuan kebijakan Golden Visa bagi orang asing berkualitas untuk menanamkan modal.

Beleid itu tertuang dalam Permenkumham Nomor 22 tahun 2023 tentang visa dan izin tinggal. Serta, Permenkeu Nomor 82 tahun 2023. Peraturan itu diundangkan pada 30 Agustus 2023.

Bacaan Lainnya

Golden Visa merupakan visa yang diberikan sebagai dasar pemberian izin tinggal dalam jangka waktu 5-10 tahun.

“Kita sasar pelintas yang berkualitas maka syaratnya lebih berbobot. Semakin lama tinggal di Indonesia, semakin tinggi nilai jaminannya, terutama untuk kegiatan penanaman modal yang bisa sampai sekitar Rp 760 miliar,” kata Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim.

Syarat yang harus dipenuhi oleh investor perorangan, diharuskan berinvestasi sebesar US$2.500.000 atau sekitar Rp 38 miliar. Sedangkan untuk masa tinggal 10 tahun investasi yang disyaratkan sebesar US$5.000.000 atau sekitar Rp 76 miliar.

Sedangkan, investor korporasi harus menanamkan investasi sebesar US$25.000.000 atau sekitar Rp 380 miliar dan akan memperoleh Golden Visa dengan masa tinggal 5 tahun bagi direksi dan komisarisnya.

“Untuk nilai investasi sebesar US$50.000.000 akan diberikan lama tinggal 10 (sepuluh) tahun,” kata Silmy.

Ketentuan berbeda diberlakukan untuk investor asing perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia. Untuk Golden Visa 5 tahun, pemohon diwajibkan menempatkan dana senilai US$350.000 atau sekitar Rp 5,3 miliar.

Investasi itu dapat digunakan untuk membeli obligasi pemerintah RI, saham Perusahaan public atau pe penempatan tabungan/deposito. Sedangkan untuk Golden Visa 10 tahun, dana yang harus ditempatkan adalah sejumlah US$ 700.000 atau sekitar Rp 10,6 miliar.

“Begitu sampai di Indonesia, mereka tidak perlu lagi mengurus izin tinggal terbatas (ITAS) di kantor imigrasi,” kata Silmy. (pp03)

Pos terkait