DENPASAR | patrolipost.com – Pj Gubernur SM Mahendra Jaya meminta dukungan dari pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan kemacetan di Provinsi Bali. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimasi Layanan Kebandarudaraan yang digelar di Hotel Novotel, Bandara I Gusti Ngurah Rai, Kamis (23/1/2025).
Mahendra Jaya menyoroti pemberhentian operasi Trans Metro Dewata per 1 Januari 2025 yang berdampak pada akses menuju bandara, karena tiga koridor dari dan ke Bandara Ngurah Rai otomatis dihentikan.
“Saat ini kami sedang mengupayakan pergeseran anggaran untuk bisa mengambil alih,” kata Mahendra Jaya.
Ia menjelaskan, progres rencana pembangunan Subway Bali yang saat ini memasuki fase penetapan trace (jalur). Rute yang diusulkan meliputi Bandara I Gusti Ngurah Rai–Central Parkir Kuta–Seminyak–Berawa–Cemagi.
Berikutnya Bandara I Gusti Ngurah Rai–Jimbaran–Universitas Udayana–Nusa Dua. Central Parkir Kuta–Sesetan–Renon–Sanur dan Renon–Sukawati–Ubud.
Subway dinilai menjadi solusi karena pelebaran jalan di darat sulit dilakukan mengingat padatnya pemukiman penduduk. Ia berharap usulan tersebut segera disetujui oleh Kementerian Perhubungan sehingga proyek Subway Bali bisa berlanjut ke tahap berikutnya.
Menko Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menyambut baik rencana pengembangan Subway Bali dan berencana membahasnya dalam pertemuan khusus. Ia menegaskan bahwa pemerintah memberi perhatian khusus kepada Bali sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia.
“Kita ingin Bali tetap menjadi destinasi wisata kelas dunia,” ujar Menko yang akrab disapa AHY.
Menurut AHY, Bali merupakan pulau yang unik dengan daya tarik luar biasa. Untuk itu, pemerintah terus berupaya melakukan berbagai penataan, salah satunya melalui optimasi layanan kebandarudaraan. Menko AHY menyampaikan beberapa arahan tindak lanjut kepada sejumlah kementerian.
Kementerian Pariwisata bersama InJourney Airport diberi tugas untuk menjadikan Bali sebagai hub pariwisata bagi wisatawan asing melalui paket wisata bertajuk Bali Plus yang terhubung dengan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.
Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diminta untuk memfasilitasi penyusunan regulasi guna mendukung pengoperasian water taxi.
Kementerian Perdagangan ditugaskan untuk menentukan kriteria marketing points di beberapa bandara internasional guna membantu promosi produk-produk Indonesia dan meningkatkan ekspor nasional. (pp03)
