DENPASAR | patrolipost.com – Memperingati Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional, Aliansi Rakyat Bali Kembali yang terdiri dari beberapa elemen mahasiswa di Bali menggelar aksi damai berupa penyampaian aspirasi atau unjuk rasa di Perempatan Catur Muka depan Lapangan Puputan Badung, Denpasar, Minggu (2/5/2021). Menyikapi hal itu, Polisi bersinergi dengan TNI dan Pecalang menurunkan ratusan personelnya guna melakukan pengamanan untuk mengindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti anarkisme.
Dari pantauan, puluhan mahasiswa terdiri dari berbagai elemen diantaranya GMKI Denpasar, PMKRI Cabang Denpasar, KMHDI Bali, GMKI Badung, GMNI, dan BEM dari berbagai Universitas di Denpasar ini turun ke jalan melakukan aksi sembari menyanyikan yel-yel bertema perjuangan. Sebelumnya, para mahasiswa tersebut telah diswab Antigen oleh petugas.
Tidak hanya itu, elemen mahasiswa juga telah menyiapkan sebuah kursi dan meja dilengkapi vas bunga di jalan sebagai tempat duduk Gubernur Bali Wayan Koster yang sengaja diundang untuk berunding, namun tidak dapat hadir.
Perwakilan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bali, I Wayan Hendra menyampaikan, digelarnya aksi itu guna menyampaikan aspirasi-aspirasi terkait menyejahterakan kembali rakyat Bali dari mahasiswa yang diharapkan dapat didengar pemerintah.
“Secara garis besar yang ingin kami sampaikan kepada pemerintah agar menyejahterakan kembali rakyat Bali. Selalu mengingatkan pemerintah terkait kondisi yang ada di Bali, jadi jangan sampai pemerintah abai,” terangnya.
Pihaknya menyebutkan, pemerintah juga yang beberapa kali menunda dibuka pariwisata dan sebagainya. Pasalnya, sebelumnya dijelaskan telah 3 kali janji pariwisata akan dibuka tetapi yang terjadi malah sebaliknya.
Adapun poin-poin dalam aksi yang turut disebutkan sebagai permintaan kepada pemerintah yakni (1) Mencabut UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya PP 34, 36, dan 37. (2) Memberikan jaminan kepada pekerja yang dirumahkan atau di PHK. (3) Subsidi pajak dan listrik selama pandemi. (4) Pastikan THR diberikan secara penuh kepada pekerja dan juga harapannya ada pengawalan berupa posko THR. (5) Mengenai isu pendidikan yaitu terkait mengevaluasi pembelajaran jarak jauh dan menggratiskan biaya pendidikan selama pandemi untuk bisa mengondisikan biaya pendidikan bagi masyarakat Bali.
Berikutnya, (6) memperbaiki infrastruktur pendidikan di Bali secara merata dan adil dan terakhir secara tegas menolak komersialisasi, generalisasi pendidikan.
“Selain itu kami juga ingin mewujudkan demokrasi kampus dan bersolidaritas terhadap kawan yang di DO karena menyampaikan aspirasinya,” jelas Ketua BEM Universitas Udayana, Muhamad Novriansyah.
Kemudian dalam unjuk rasa tersebut, juga terjadi perselisihan dan perundingan yang alot antara polisi dan mahasiswa, lantaran aksi mahasiswa melampaui batas waktu yang ditetapkan yakni pukul 16.00 Wita.
Pihaknya berdalih bahwa tidak seharusnya aksi tersebut dibatasi karena telah sesuai dengan hukum yang berlaku yakni menurut UU Nomor 9 Tahun 1998 yang berisikan waktu orasi dapat berlangsung hingga pukul 18.00 Wita.
“Sesuai Undang-Undang tersebut kami tidak melakukan aksi pada hari besar nasional, dan kami menggelar aksi pada hari Minggu yang bukan hari besar nasional,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolresta Denpasar Kombespol Jansen Avitus Panjaitan menyatakan, mahasiswa yang berpartisipasi dan mengaku sebagai kalangan terpelajar juga seharusnya memiliki toleransi, mengingat batas waktu yang ditetapkan dengan sangat bijaksana pada pukul 16.00 Wita. Mengingat pada saat ini masih dalam rangkaian Bulan Suci Ramadan.
“Kawan yang Muslim persiapan untuk berbuka puasa, kemudian hari Minggu kawan Kristen ada ibadah sore. Kami hanya minta toleransi mereka, keinginan mereka untuk menyampaikan aspirasi juga sudah kami persilakan. Tetapi kami batasi dengan pertimbangan tadi,” tuturnya.
Lebih lanjut dikatakannya, selain di bulan suci juga saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19. Bahkan jumlah peserta aksi tersebut tidak sesuai dengan yang diinformasikan, yakni ada sebanyak 62 peserta yang sudah melakukan Swab Antigen. Namun jumlah peserta yang mengikuti aksi terhitung sebanyak 80 peserta. Hal ini disayangkan, lantaran para peserta aksi mengabaikan Protokol Kesehatan dan tidak mendukung kebijakan untuk menekan angka Covid-19.
“Kami biarkan berlanjut, biarkan masyarakat yang menilai apakah mereka mahasiswa panutan atau mahasiswa tidak jelas. Sengaja saya perintahkan lalu lintas berjalan normal, tapi tetap kami awasi saja agar tidak anarkis,” tandasnya. (cr02)
