MANGUPURA | patrolipost.com – Sejak ditetapkan kembali sebagai hari nasional oleh Presiden Jokowi melalui Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2016, kini Hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni selalu diperingati. Dalam memperingati hari lahir Pancasila, DPC GMNI Denpasar Front Marhaenis (GMNI FM) yang berideologikan Marhaenisme menggelar sosialisasi mengenai Pancasila dan penerapan lima sila tersebut dalam kehidupan masyarakat di Desa Adat Balangan, Mengwi, Selasa (1/6/2021) sore.
Acara yang diisi dengan pembagian Buku Pidato Lahirnya Pancasila itu dihadiri Bendesa Desa Adat Balangan, Kelian Dinas Balangan Kangin, Pekaseh Subak Balangan, Pekaseh Subak Uma Tegal, dan Warga Masyarakat Desa Adat Balangan.
Dari sekian banyak hal yang menjadi bahan perbincangan dengan masyarakat, masalah krisis air di jalur irigasi Palian menuju jaringan Sekunder Balangan masih menjadi sorotan utama warga setempat.
Terkait krisis air, Pekaseh Subak Balangan, Mengwi Badung, Matra Yasa menyebutkan bahwa kelompok petani dibuat putus asa menunggu janji Balai Wilayah Sungai Bali Penida yang telah disepakati.
“Kami tidak tahu sampai kapan akan dilakukan pembongkaran beton di Palian, padahal kesepakatan sudah dibuat, tapi selalu dibahas ulang lagi, lalu mundur lagi. Sampai sekarang seperti tidak ada informasi lagi, seolah masalahnya sudah selesai,” keluh Matra Yasa.
Sedangkan Bendesa Desa Adat Balangan, Made Sumarta menyatakan, permasalahan air ini menjadi bias dan seolah adanya benturan masyarakat Desa Adat Balangan dengan subak di Palian.
“Kami bersaudara dengan masyarakat Palian dan Subak Palian. Bagaimana pun Palian adalah hulu kami, dan kami adalah hilir. Kami tidak mau berbenturan, BWS (Balai Wilayah Sungai, red) kami harap tidak membiarkan ini terus berlarut. Kami selalu meyakini negara hadir demi kemerataan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
Sumarta menyayangkan akan tarik ulur yang cenderung ditunjukkan BWS Bali-Penida.
Sementara itu, Koordinator kegiatan, Kadek Widi Angga Hadinata memaparkan bahwa acara yang dibentuk tersebut bertujuan membuka ruang-ruang komunikasi tersumbat yang ada didalam benak masyarakat namun tidak tersalurkan.
“Ini kami sedang mencoba mendekatkan kembali, merekatkan kembali bagaimana demokrasi musyawarah-mufakat kita itu sebenarnya. Membuka lagi lembaran tentang demokrasi yang diidamkan Bung Karno, yang tidak hanya semata-mata demokrasi politik tapi juga demokrasi ekonomi,” ujarnya.
Sehingga melalui forum refleksi Pancasila ini, dibuka ruang untuk masyarakat bicara terutama tentang penguatan nasionalisme hingga kesejahteraan sosial. Pihaknya berharap forum ini dapat menjadi ruang transparan, menggali isi hati masyarakat yang merupakan inti dari kebangsaan Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut, salah satu masalah yang tak berujung terjadi di Desa Adat Balangan Mengwi ini, tidak ada tindak lanjut dari permasalahan air di subak. Lantaran itu, akhir dari acara peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut disepakati untuk menanyakan kembali terkait terakhir kali kepada BWS soal permasalahan ini.
“Kami akan meneruskan tuntutan ini kehadapan BWS Bali-Penida. Walaupun ini sudah kesekian kali, bahkan telah menjadi atensi Ombudsman. Sesuai komitmen GMNI untuk pro Marhaen, wajib bagi kami menjadi penyambung lidah masyarakat kepada pemimpinnya. Komunikasi rakyat dan pemimpin ini kadang terdistorsi, kami rasakan wajib untuk hadir sebagai penjembatan,” tegas Widi Angga.
Disinggung mengenai esensi dari kegiatan refleksi Lahirnya Pancasila, Widi Angga menjelaskan bahwa bergotong royong untuk pemecahan permasalahan di masyarakat adalah inti dari kebangsaan Indonesia. Tugas kemanusiaan ini menjadi tugas semua warga negara Indonesia, tugas budi nurani terhadap kemanusiaan.
“Seperti das sollen-nya sebagai negara semua untuk semua,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, DPC GMNI Denpasar Front Marhaenis (FM) mengungkapkan adanya krisis air yang dialami Subak Balangan dan Subak Uma Tegal disebabkan adanya pemasangan beton di saluran irigasi BPL.4, yang ada di Pama Palian, Baturiti, Tabanan. Telah adanya kesepakatan pembongkaran beton. Kemudian, BWS sebagai instansi yang berwenang untuk melakukan normalisasi 30 hari terhitung sejak 1 April 2021.
Normalisasi dalam hal ini adalah mengembalikan bangunan Bagi Bangunan (BPL.4) di daerah irigasi Pama Palian,Tabanan agar sesuai gambar awal skema irigasi. Sayangnya, ternyata realisasi kesepakatan tersebut belum dilaksanakan sampai saat ini. (cr02)
