Polri Dalami Adanya Pihak Lain di Balik Jenderal LSP dalam Kasus Penyadapan Presiden

kadiv humas3x
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir. (hms polri)

JAKARTA | patrolipost.com – Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan Polri akan mendalami kemungkinan adanya pihak lain di balik tersangka LSP dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

“Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami,” kata Isir saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Bacaan Lainnya

Menurut dia, saat ini pihaknya serius dalam mengusut kasus dugaan penyadapan tersebut. Komitmen Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dalam menangani kasus, lanjut dia, terlihat dari dibentuknya tim khusus yang dikepalai Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin.

Isir pun meyakini tim khusus itu akan menelusuri setiap bukti ataupun indikasi yang mengarah kepada kemungkinan adanya tersangka lain di balik LSP.

Sebelumnya, Kapolri mengatakan bahwa Jenderal LSP diduga sebagai sosok yang memerintahkan penyadapan secara ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga mahasiswa.

Adapun, Jenderal LSP dan tiga perwira tinggi Polri lainnya, yakni AS, EH, dan SU telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik.

“Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon (Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri, red) AS,” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026) lalu.

Selain diduga memerintahkan penyadapan, Suyudi menyebut bahwa Jenderal LSP juga diduga menjadi penerima hasil akhir atau end user hasil penyadapan.

“Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” katanya.

Suyudi melanjutkan, tersangka lainnya, yakni SU yang menjabat sebagai Kepala Divisi TIK Polri periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Bareskrim Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan.

SU juga diduga berperan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabag Mon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP.

Kemudian, tersangka EH yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Mon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP. Kemudian, memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.

Terakhir, tersangka AS yang menjabat sebagai Plt Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP dan meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.

AS diduga melaporkan hasil penyadapan tersebut kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance.

“Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp,” kata Suyudi. (ant/zar)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *