JAKARTA | patrolipost.com – Wacana poros partai Islam untuk Pilpres 2024 menyeruak belakangan ini usai Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Ketum PPP Suharso Monoarfa bertemu. Sejumlah parpol mengkritik wacana pembentukan poros partai Islam itu, meski begitu penggagas Poros Partai Islam tetap melanjutkan wacana tersebut.
Awalnya kritik soal Poros Partai Islam datang dari PAN. Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan menilai wacana poros partai Islam bertentangan dengan upaya rekonsiliasi nasional.
“Dalam satu-dua hari ini, saya menyimak munculnya wacana pembentukan koalisi partai Islam untuk pemilu tahun 2024. Saya menilai wacana ini justru kontra produktif dengan upaya kita melakukan rekonsiliasi nasional, memperkuat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa dan negara,” kata Zulkifli dalam keterangannya kepada wartawan.
Politikus yang juga dikenal dengan panggilan Zulhas itu mengatakan politik identitas yang terbangun dalam Pilpres 2019 menimbulkan ketegangan di masyarakat. Zulhas khawatir wacana pembentukan poros Islam justru membangun kembali politik identitas seperti yang terjadi pada Pilpres 2019.
“Masih jelas dalam ingatan kita Pilpres 2019 begitu kuat menggunakan sentimen SARA dan politik aliran, politik identitas. Luka dan trauma yang ditimbulkan oleh ketegangan dan tarik-menarik itu masih terasa. Rakyat masih terbelah, meskipun elite cepat saja bersatu. Buktinya capres dan cawapres yang menjadi lawan dari pasangan pemenang kini sudah bergabung,” papar Zulhas.
“Menanggapi wacana koalisi partai Islam 2024 itu, PAN melihat justru ini akan memperkuat politik aliran di negara kita. Sesuatu yang harus kita hindari. Semua pihak harus berjuang untuk kebaikan dan kepentingan semua golongan,” imbuhnya.
Kritik terkait poros partai Islam juga datang dari Partai Ummat. Partai Ummat mengaku masih bingung terkait rencana dibentuknya poros partai Islam untuk 2024. Partai Ummat beranggapan poros partai Islam terkesan seperti kepanikan partai-partai Islam yang mulai ditinggalkan pendukungnya.
“Ya tentunya saya sebagai bagian dari partai Islam menyambut baik inisiatif itu, tapi ada catatan, catatannya adalah partai Islam yang dimaksud partai Islam yang beroposisi atau partai Islam yang sedang menjadi bagian dari rezim ini, kalau koalisi partai Islam kemudian dia termasuk bagian dari rezim ini saya tidak tau gimana kerja samanya?” kata Penggagas Partai Ummat, Agung Mozin.
Penggagas Partai Ummat, Agung Mozin, menyebut partai dalam poros partai Islam tidak pernah bersuara terkait persoalan yang dihadapi umat Islam. PPP membalas pernyataan Agung Mozin.
“Jangan kebiasaan mengembangkan kultur politik merasa paling memperjuangkan umat Islam atau paling concern dengan persoalan umat Islam, padahal tidak jelas apa yang pernah atau sedang mereka perjuangkan tentang umat Islam tanpa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Waketum PPP Arsul Sani, Jumat (16/4/2021).
Arsul meminta Partai Ummat selalu berprasangka baik terhadap partai Islam lainnya bila dirasa mewakili umat Islam. Ia menyarankan Partai Ummat bertabayun terlebih dahulu terhadap sikap partai Islam lainnya. Arsul mempersilakan Partai Ummat memperbaiki diri ketimbang ‘mengurusi’ partai Islam lainnya.
“Agung Mohzin dkk, Partai Ummat mending menyempurnakan diri untuk bisa berdiri sah secara hukum dan mengikuti pemilu,” kata Arsul.
“Kemudian buktikan bahwa mereka mendapat dukungan dari umat Islam, minimal yang menjadi pemilih PAN sebagai partai asal mereka. Jadi jangan belum apa-apa yang dikembangkan sikap ‘gede rumangsa’ atau ‘rumangsa gede’ dengan menilai partai Islam lainnya,” tuturnya. (305/dtc)
