LABUAN BAJO | patrolipost.com – Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) kembali menorehkan prestasi di ajang nasional. Kali ini Kabupaten Mabar terpilih sebagai salah satu dari 16 kabupaten/kota di Indonesia yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kesehatan atas Komitmen Pelayanan Kesehatan Primer Terbaik.
Sebelumnya Pemkab Mabar berhasil meraih penghargaan sebagai kabupaten terbaik dalam Program Percepatan dan Perluasan Transaksi Digital Daerah (TP2DD) se – Indonesia untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua (NUSAMAPUA), September 2024 lalu.
Penghargaan bagi Kabupaten Manggarai Barat diperoleh melalui Puskesmas Wae Nakeng yang memenangi kategori Puskesmas Pedesaan Terbaik dengan Komitmen Pelayanan Kesehatan Primer Terbaik. Dalam kategori ini, selain Puskesmas Wae Nakeng, dua kabupaten lainnya adalah Puskesmas Kunto Darussalam (Kabupaten Rokan Hulu – Riau), Puskesmas Plantungan (Kabupaten Kendal – Jawa Tengah).
Piagam penghargaan diserahkan langsung Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dalam acara Pemberian Penghargaan Puskesmas dan Launching Pedoman Kerja Puskesmas Kementerian Kesehatan yang berlangsung di Aula Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (18/10/2024).
Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Maria Endang Sumiwi menyampaikan sejumlah penghargaan yang diberikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa dan kelurahan merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang berkomitmen tinggi terhadap pelayanan kesehatan primer bagi masyarakat.
Selain itu apresiasi melalui penghargaan yang diberikan sebagai upaya meningkatkan motivasi dan menjaga semangat Puskesmas dalam melaksanakan tata kelola pelayanan yang baik.
“Kita juga memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang mendukung besar kepada pelayanan kesehatan primer yaitu tingkat provinsi, kabupaten, kota, desa dan kelurahan. Untuk kabupaten dan provinsi kita bagi menjadi 3 regional, regional pertama adalah Jawa – Bali, regional ke 2 Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera dan regional ketiga NTT, Maluku, Maluku Utara dan Papua,” ujar Maria.
Maria menjelaskan, terdapat 4 kriteria penghargaan yang diberikan kepada Puskemas terbaik yakni Puskesmas terbaik kategori perkotaan, pedesaan, terpencil dan sangat terpencil.
Dihubungi pada Jumat (18/10), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Adrianus Ojo menyampaikan kebanggaan atas atas penghargaan yang diraih Puskesmas Wae Nakeng.
Menurutnya, hasil yang dicapai merupakan bentuk keseriusan Pemkab Mabar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui inovasi, kreativitas dan kerja keras, pelaksanaan kebijakan dan program yang efektif mampu meningkatkan kualitas standar pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat.
“Kita berbangga, bahwa ternyata kalau kita bekerja dibawah arahan Bupati dan Wakil Bupati yang serius bekerja, tentu kita juga pasti serius. Penghargaan ini merupakan hasil bagaimana kita disuruh berkreativitas, melahirkan inovasi, bagaimana setiap pimpinan SKPD harus punya kreativitas, inovasi dan daya gerak. Ketika muncul ini, kebijakan Kemenkes transformasi di bidang kesehatan, kita langsung bergerak, kan tidak mungkin langsung ke seluruh Puskesmas karena energi kita terbatas, kita buat dulu percontohan. Puskemas Wae Nakeng salah satu percontohannya,” jelas Adrianus.
“Dengan adanya penghargaan ini, ini menjadi catatan sejarah dan juga menjadi motivasi kita untuk dalam bekerja dan menjadi motivasi Puskesmas lain. Bahwa kalau pimpinan komitmen untuk mendorong maka staf di bawah juga seperti itu,” sambungnya.
Adrianus menjelaskan, Pemkab Mabar melalui Dinkes Mabar sebelumnya mengikutsertakan 4 Faskes sesuai kategori yang dinilai oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini mengacu kepada penerapan transformasi pelayanan kesehatan melalui pendekatan Integrasi Layanan Primer yang sudah dilakukan pada sejumlah Faskes di Kabupaten Manggarai Barat, salah satunya adalah Puskesmas Labuan Bajo pada kategori Puskesmas Perkotaan sebagai pilot project atau percontohan disamping Puskesmas Wae Nakeng pada kategori Puskesmas Pedesaan.
“Ada beberapa kriteria atau pemenuhan persyaratan yang dilakukan di situ dan dari semua parameter itu, ya hampir 90 persen dipenuhi oleh Puskesmas Wae Nakeng untuk kategori Puskesmas Pedesaan,” ujarnya.
Sebagai percontohan pada penerapan ILP pada Puskesmas dengan Kategori Pedesaan, Adrianus menjelaskan bawah pendekatan ILP harus mengutamakan pelayanan yang saling terhubung dengan lainnya, baik antar Pustu dan Puskesmas hingga kepada koneksi informasi dengan klinik swasta.
“Konsepnya ini seperti bagaimana menerapkan 4 hal, edukasi penduduk, pencegahan primer melalui penguatan imunisasi, pencegahan sekunder itu melalui skrining. Skrining ini adalah skrining seluruh siklus hidup, jadi skrining itu harus mencakup 14 poin penyakit dengan ancaman kematian tertinggi, apakah ada penyakit tertentu di satu desa atau tidak. Jadi semua masyarakat diskrining. Komitmen untuk menjalankan itu dengan beberapa indikator penilaian oleh Kemenkes dianggap memenuhi kriteria Puskesmas Pedesaan Terbaik,” jelasnya.
Integrasi antara Puskesmas, Pustu lalu kemudian juga fasilitas pelayanan primer swasta maksudnya tempat praktek dokter mandiri, klinik itu semua terintegrasi. Jadi arsitekturnya itu semua terintegrasi informasi dalam satu sistem informasi Puskesmas nanti semua aliran informasi terkoneksi jadi satu sehingga menggambarkan situasi kesehatan desa.
Pemanfaatan Telemedicine
Tuntutan untuk bekerja melalui sejumlah inovasi dan perkembangan teknologi digital juga menjadi salah satu cara dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Adrianus menyebut, salah satu parameter yang juga mungkin saja menjadi penilaian bagi Kemenkes adalah penggunaan aplikasi Telemedicine yang sudah lama dilakukan di Puskesmas Wae Nakeng maupun Puskesmas Labuan Bajo.
Adrianus menyebut, Kabupaten Manggarai Barat merupakan salah satu kabupaten yang dijadikan pilot project penggunaan aplikasi ini yang kemudian dimaksimalkan oleh para Nakes dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.
“Bagaimana konsultasi online lewat aplikasi antara Pustu dengan Puskesmas. Jadi kalau pegawai Pustu yang ada di Puskesmas dia terbatas pemahamannya terhadap mendiagnosa atau penata-laksanakan suatu kasus atau penyakit, dia bisa berkonsultasi real time (telekonsultasi) dengan dokter yang ada di Puskesmas, bisa baku lihat muka lewat satu aplikasi Komen namannya, Konsultasi Medis Online yang merupakan produk dari Kemenkes. Itu juga salah satu kriteria yang dinilai oleh Kemenkes sehingga Wae Nakeng dapat predikat terbaik,” jelasnya.
Adrianus menguraikan setiap Pustu maupun poskesdes di lingkup Puskesmas Wae Nakeng dapat melakukan konsultasi langsung baik dengan dokter di Puskesmas maupun dokter spesialis yang ada di RSUD Komodo. Hal ini dipandang sebagai langkah yang efektif dan efisien dalam menindaklanjuti setiap diagnosa yang membutuhkan pelayanan yang cepat dan tepat.
“Di (Puskesmas) Wae Nakeng itu, petugas Pustu dan Poskesdes dapat berkonsultasi langsung tentang penyakit apa ke dokter di Puskesmas. Kemudian dokter di Puskesmas konsultasi ke dokter spesialis di RSUD Komodo. Jadi langsung liat, lagi di USG orang hamilnya, langsung dilihat oleh dokter spesialis kandungan di RSUD, hingga bisa berkomunikasi langsung dengan ibu hamil. Itu tidak perlu ke rumah sakit karena pasiennya bisa berkonsultasi langsung dengan dokter,” jelasnya.
Sesuai keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 2015 tahun 2023, ILP atau Integrasi Layanan Primer adalah upaya untuk menata dan mengkoordinasikan layanan kesehatan primer. ILP bertujuan untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat dan dilaksanakan sepanjang proses kehidupan mulai dari janin, lahir, remaja, dewasa dan usia tua.
Salah satu contohnya adalah pemenuhan kebutuhan di Puskesmas dan Posyandu mulai dari alat kesehatan, obat obatan hingga ketersediaan tenaga kesehatan.
Pendekatan Pelayanan Kesehatan Primer saat ini adalah memperkuat pelayanan promotif dan preventif serta berbasis siklus hidup melalui integrasi pelayanan kesehatan primer atau ILP. Untuk memperkuat implementasi ILP dan mendorong pelayanan kesehatan pada setiap siklus hidup menjadi lebih optimal maka disusun panduan pelaksanaan pelayanan berupa pedoman kerja di Puskesmas dan Pustu . Pedoman ini merupakan integrasi dari berbagai pedoman program yang ada di pelayanan kesehatan primer.
Pedoman kerja Puskesmas ini terdiri dari 5 pedoman, yaitu Kluster 1 manajemen, Kluster 2 Kesehatan Ibu dan Anak, Kluster 3 kesehatan dewasa dan lanjut usia, kluster 4 penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan, lintas kluster serta pedoman kerja Puskesmas pembantu .
Selain di tingkat Puskesmas perubahan sistem pelayanan primer juga terjadi di tingkat desa atau kelurahan melalui unit pelayanan kesehatan Puskesmas pembantu. Untuk memperkuat hal ini maka Kemenkes juga menyusun pedoman kerja Pustu yang berisi skema pelayanan Pustu dan penjelasan pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung agar tenaga kesehatan dan kader dapat memberikan pelayanan kesehatan dan mengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Dengan adanya pedoman akan mempermudah petugas kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup, memahami permalasahan kesehatan di wilayahnya seta melakukan pembinaan terhadap jejaring pelayanan kesehatan di wilayah Puskesmasnya.
Dengan demikian penguatan pelayanan kesehatan primer dapat terwujud sehingga mendorong layanan yang lebih berkualitas, efisien, terukur serta meningkatkan efektivitas pelayanan. Pedoman kerja Puskesmas dan Pustu menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. (334)
