DENPASAR | patrolipost.com – Berkenaan dengan keberadaan KIM baik di pusat maupun didaerah (provinsi dan kabupaten/kota), ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Hal ini disampaikan Ketua DPD Golkar Bali, Sugawa Korry, Senin (3/6/2024) di Denpasar.
Bahwa KIM di bentuk dari pusat sampai provinsi, kabupaten dan kota, adalah dalam rangka mendukung dan memenangkan Prabowo-Gibran termasuk di Bali. Bukan itu saja, tugas KIM selanjutnya adalah mengawal dan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran di seluruh Indonesia, termasuk mengawal pemenangan pilkada serentak diseluruh Indonesia, termasuk Bali.
Menurutnya hal ini sangat sejalan dengan arahan langsung Ketum Golkar pada saat memberikan arahan di DPP Golkar pada 6 April 2024, lalu kepada para penerima surat penugasan DPP terkait calon Gubernur/Wakil, Bupati/Wkl dan Walikota/Wakil.
Dalam arahannya Ketum Golkar tegas menyampaikan didaerah dalam memenangkan calon, hendaknya menggalang koalisi dengan prioritas bersama KIM didaerah, dan sesuai dengan dinamika didaerah diijinkan untuk menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang didaerah itu.
“Menurut saya, keliru kalau Pak Demer (Gde Sumarjaya Linggih, red) menyatakan belum ada pembicaraan terkait koalisi dengan KIM. Di Bali , sudah disepakati ditindak lanjuti KIM ( Gerindra, Golkar, Femokrat, PSI, PAN, Gelora, PBB dan Prima) ditambah Nasdem dan PKB. Hal ini sangat sejalan dengan arahan Ketua Umum kami dan kesepakatan ini sudah langsung dilaporkan kepada Ketua Umum,” ungkap Sugawa Korry.
Kemudian di kabupaten dan kota sudah mulai ditindak lanjuti, karena kesepakatan ditingkat provinsi bersifat linier. Menurut politisi asal Buleleng ini, penjelasan ini, penting untuk disampaikan, agar tidak ada persepsi yang salah, terkait keberadaan KIM dari pusat, provinsi, kabupaten dan kota diseluruh Bali.
Sugawa Korry mengklaim, dengan terwujudnya KIM di tingkat provinsi ditambah Nasdem dan PKB, justru meningkatkan semangat dan motivasi partai di tingkat kabupaten dan kota untuk membentuk koalisi dan semua hal tersebut sudah dibaas secara tuntas dalam rapat pengurus pleno yang diperluas dengan ketua, sekretaris dan wakil ketua kabupaten dan kota tanggal 31 Mei 2024 di DPD Golkar Bali.
“Hal tersebut akan menutup harapan pihak-pihak yang ingin mewujudkan kotak kosong dalam pilkada serentak bulan November 2024 mendatang,” pungkas Sugawa Korry. (wie)
