DENPASAR | patroliopst.com – Tiga kali permintaan audiensi dengan Gubernur Bali ditolak, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia wilayah Bali Nusra menggelar aksi simbolis kritik pemerintah gagal hadapi pandemi. Aksi menyampaikan aspirasi ‘Duka Cita Rakyat Atas Kegagalan Pemerintah Menangani Pandemi’ tersebut diikuti 30 mahasiswa dilaksanakan di depan Kantor Gubernur Provinsi Bali, Senin (23/8/2021).
“Kami tergabung dari BEM PM Universitas Udayana, BEM PM Universitas Pendidikan Nasional, BEM REMA Universitas Pendidikan Ganesha, BEM IKBM Universitas Hindu Indonesia, BEM ITB STIKOM BALI, BEM KBM Politeknik Negeri Bali, menyatakan sikap hari ini,” ujar Koordinator Aliansi BEM Bali Nusra sekaligus Ketua BEM Udayana, Muhamad Novriansyah.
Novriansyah mengatakan aksi tersebut menyuarakan terkait tidak meratanya bantuan. Dimana hal ini telah dilaksanakannya kajian dan ada tiga kajian yang sudah diterbitkan.
“Melihat masyarakat kecil, pedagang, dan sebagainya, kami tanyakan kepada mereka ternyata sampai sekarang belum tersentuh bantuan, intinya belum merata,” bebernya.
Lebih lanjut Novriansyah menegaskan, banyak masyarakat yang tidak tahu apa itu vaksinasi, bagaimana mendapatkannya sehingga mereka bisa survive dari Covid-19 ini.
Novriansyah juga mengaku sudah tiga kali mencoba melakukan audiensi dengan Gubernur Bali, namun selalu ditolak.
“Karena masyarakat banyak sekali yang memerlukan bantuan dari Pemprov Bali, kalau tidak ada perubahan juga, maka akan ada hal besar yang kami lakukan,” serunya.
Aksi tersebut menampilkan triplek bertuliskan ‘Gedung Ini Dijual untuk Modal Bantu Rakyat’ atau ‘PPKM, Covid Menurun, Kelaparan Meningkat Bung’ dan meminta kehadiran Gubernur Bali, I Wayan Koster untuk menanggapi poin-poin atau sikap dari aspirasi yang disampaikan.
Adapun poin-poin aspirasi yakni:
Pertama, menuntut Pemerintah Provinsi Bali mengevaluasi penerapan kebijakan PPKM yang tidak solutif.
Kedua, menuntut Pemerintah Provinsi Bali untuk segera mendistribusikan bantuan sosial secara adil, merata dan tepat sasaran.
Ketiga, menuntut pemerintah Provinsi Bali untuk mengoptimalkan 3T (Test, Tracing, dan Treatment) dengan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat.
Keempat, menuntut Pemerintah Provinsi Bali untuk memastikan insentif tenaga Kesehatan
Kelima, meminta Pemerintah Provinsi Bali agar lebih memperhatikan sektor lainnya sebagai alternatif sektor pariwisata.
Sementara Kabagops Polresta Denpasar, Kompol I Made Uder mengungkapkan, aksi para mahasiswa tersebut tidak mendapatkan izin. Sehingga jika ada yang anarkis atau melanggar, pihaknya sudah menyiagakan sebanyak 80 personel.
Pihaknya juga menuturkan aparat Kepolisian dari Polresta Denpasar dan Polsek jajaran, juga Satpol PP Denpasar sempat meminta aksi Aliansi BEM Bali Nusra untuk bubar. Mengingat masih dalam masa PPKM Level 4, namun para mahasiswa aksi menolak. Pihaknya menyatakan penolakan tersebut dimakluminya dan tidak ditindak.
“Mereka memang ada surat pemberitahuan, tapi tidak dapat izin. Tapi kami maklumi saja,” tandasnya. (cr02)
