SEMARAPURA | patrolipost.com – Guna meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024, Bawaslu Klungkung menyelenggarakan sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu partisipatif, Selasa (14/5).
Kegiatan digelar di Wyndham Tamansari Jivva Resort Bali dengan mengundang peserta dari kelompok tenun, kelompok serati dan kelompok wanita tani.
Anggota Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani yang hadir pada kesempatan itu mengapresiasi peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi sebagai salah satu bentuk kontribusi masyarakat dalam bidang politik. Selain itu, pihaknya juga menekankan hal-hal yang perlu menjadi perhatian masyarakat selama Pilkada berlangsung, seperti masyarakat harus mengenali figur pasangan calon yang akan maju.
Hal lain sebagai bentuk partisipasi masyarakat, khususnya terkait pengawasan yang bisa dilakukan saat masa kampanye, adalah melaporkan ke Bawaslu bila menemukan adanya Alat Peraga Kampanye (APK) dipasang di tempat yang tidak semestinya. Selanjutnya, saat pencoblosan masyarakat bisa ikut memantau apakah Tempat Pemungutan Suara (TPS) memiliki akses atau ramah pemilih disabilitas.
“Jika menemukan hal-hal yang tidak sesuai bisa disampaikan ke penyelenggara pemilu,” pesan Ariyani.
Ketua Bawaslu Klungkung, I Komang Supardika menyampaikan tujuan digelarnya sosialisasi adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada agar ke depan Pilkada berjalan aman dan tidak terjadi pelanggaran, seperti money politics.
“Harapan kami di Bawaslu Klungkung agar masyarakat ikut berpartisipasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Mudah-mudahan bisa meminimalisir money politics, karena ketika ada money politics yang memberi dan menerima juga kena (proses hukum),” kata Supardika
Sosialisasi juga mengundang narasumber eksternal yakni Akademisi dari Undiknas University Denpasar, Dr Ni Wayan Widhiasthini. Pada kesempatan itu, Widhiasthini membawakan materi dengan tema ‘Membangun Pemahaman dan Peningkatan Pengawasan Pemilu Partisipatif’
Menurutnya Bawaslu memerlukan bantuan masyarakat untuk ikut mengawasi tahapan Pilkada. Sehingga masyarakat perlu diberikan pemahaman melalui sosialisasi, agar memiliki bekal terkait pengawasan partisipatif.
“Bawaslu mempunyai peran mengajak masyarakat ikut melaksanakan pengawasan partisipatif,” tuturnya.
Kegiatan dihadiri oleh 30 peserta yang sebagian besar merupakan perempuan, dan ditutup dengan sesi foto bersama. (855)
