BANGLI | patrolipost.com – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penyuluh Pertanian di Pemkab Bangli akan menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Hanya saja TPP yang diterima hanya untuk 3 bulan.
Hal tersebut terungkap dalam rapat pembahasan hasil evaluasi Gubernur tentang Perubahan RAPBD Perubahan tahun 2022 pada Senin (26/9/2022). Pada APBD Perubahan ada beberapa kegiatan juga mendapat tambahan anggaran, seperti operasional penanganan sampah di Bangli.
Ditemui usai rapat, Wakil Ketua DPRD Bangli, I Komang Carles mengatakan sebelumnya ada beberapa kegiatan yang belum terdanai. Kemudian setelah dilakukan pergeseran anggaran dan ada tambahan anggaran lagi, maka kegiatan tersebut bisa dicover pada APBD Perubahan.
Kata Komang Carles, pada APBD Perubahan ini sebanyak 37 orang P3K Penyuluh Pertanian dan 2 orang P3K guru mulai menerima TPP. Memang untuk TPP yang diterima hanya tiga bulan.
“TPP dibayarkan untuk bulan Oktober-Desember. Hanya saja untuk TPP bulan Desember akan dibayar pada Januari mendatang,” jelas Komang Carles didampingi Ketua Komisi I DPRD Bangli, Satria Yuda.
TPP bulan Oktober dan November sebesar Rp 152 juta. Selain untuk TPP pada APBD Perubahan juga ada penambahan anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH). “Perencanaan sudah ada, tapi anggaran yang belum tersedia. Ketika ada transfer dana maka kegiatan bisa dilaksanakan,” jelasnya.
Untuk di DLH mendapat tambahan anggaran untuk pengelolaan sampah, salah satunya tambahan biaya bahan bakar minyak (BBM). Dikarenakan kenaikan harga BBM, maka DLH perlu tambahan untuk operasional.
Terpisah Kabid Anggaran Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli, I Nengah Astawa menjelaskan, pada APBD Perubahan, TPP untuk P3K penyuluh pertanian dan guru telah dialokasikan. Yang mana nilainya Rp 152 juta untuk dua bulan. Sesuai dengan Perbup maka TPP bulan Desember dibayarkan pada Januari 2023.
“Ini bukan karena tidak ada anggaran, tetapi memang aturan dibayarkan Januari,” sebutnya.
Sedangkan DLH mendapat tambahan anggaran untuk operasional persampahan sebesar Rp 500 juta. “Jumlah tersebut untuk pemenuhan BBM dan pemeliharaan,” ujarnya. Ada juga anggaran Rp 400 juta untuk penataan pedestrian dan pengadaan tong sampah. Anggaran tersebut bersumber dari BKK Provinsi Bali. Selain itu ada juga tambahan anggaran Rp 800 juta dari pihak ketiga yang diperuntukan untuk pembuatan tapal batas. (750)
