UMP Bali 2027 Sebesar Rp 4,55 Juta, FSPM Apresiasi Kebijakan Gubernur Koster

ump bali1
Tanggapan Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali terhadap Penetapan UMP dan UMSP Bali Tahun 2027. (ist)

DENPASAR | patrolipost.com – Kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan mendapat apresiasi dari kalangan pekerja. Penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali Tahun 2027 tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 yang ditandatangani pada 19 November 2026.

Dalam keputusan tersebut, UMP Bali ditetapkan sebesar Rp 4.559.287 per bulan, sedangkan UMSP untuk sektor hotel bintang sebesar Rp 4.644.907 per bulan. Ketentuan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Bacaan Lainnya

Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana menilai, keputusan Gubernur Koster merupakan langkah positif dalam upaya memperbaiki kondisi pengupahan di Bali.

“Kebijakan tersebut dapat menjadi pijakan awal untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja setelah hampir satu dekade menghadapi persoalan tingkat upah yang dinilai masih rendah,” kata Rai Budi Darsana, di Denpasar, Jumat (20/11/2026).

Meski menyambut positif kebijakan tersebut, FSPM Regional Bali mengakui bahwa besaran UMP Tahun 2027 masih berada di bawah estimasi kebutuhan hidup layak (KHL). Berdasarkan perhitungan yang menjadi acuan organisasi tersebut, KHL Bali pada 2026 berada pada kisaran Rp 5,6 juta per bulan.

Kendati demikian, FSPM memandang penetapan upah minimum kali ini sebagai langkah awal yang dapat diterima untuk mendorong perbaikan kesejahteraan pekerja secara bertahap. FSPM Regional Bali juga berharap kalangan pengusaha dapat menerima dan melaksanakan kebijakan pengupahan tersebut dengan baik.

Rai Budi Darsana menekankan, pekerja memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan kegiatan usaha dan proses produksi.

“Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan pekerja diharapkan dapat berjalan beriringan dengan keberlanjutan dunia usaha,” ujarnya.

Apresiasi dan harapan yang disampaikan FSPM Regional Bali menjadi bagian dari respons kalangan pekerja terhadap kebijakan pengupahan Tahun 2027.

Penetapan UMP dan UMSP Bali tersebut diharapkan menjadi momentum untuk mendorong hubungan industrial yang harmonis, sekaligus memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan pekerja dengan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha di Bali. (pp06)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *