DENPASAR | patrolipost.com – Pemerintah meminta masyarakat untuk tidak mengabaikan Protokol Kesehatan (Prokes), walaupun vaksin Covid-19 sudah didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Pasalnya, jumlah vaksin masih terbatas, hanya 1,6 juta untuk tenaga kesehatan, dari 181 juta penduduk Indonesia yang harus divaksinasi.
“Vaksinasi belum dapat dilaksanakan secara serempak terhadap seluruh masyarakat dan baru bertahap menyasar kelompok prioritas seperti tenaga Kesehatan. Kondisi ini masih membuka peluang terjadinya penyebaran virus Corona bagi mereka yang belum tervaksinasi. Sehingga penegakan Prokes mutlak masih diperlukan sepanjang pandemi masih terjadi dan program vaksinasi belum usai,” ujar Mendagri Tito Karnavian.
Pernyataan itu disampaikan Mendagri rapat koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) secara virtual yang diikuti Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Provinsi Bali Ketut Suarjaya secara virtual di Ruang Video Conference (Vicon) Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Selasa (5/1/2021).
Mendagri Tito Carnavian menegaskan pentingnya penegakan Protokol Kesehatan kepada seluruh pimpinan daerah, baik gubernur serta bupati/walikota dalam mencegah penyebaran Covid yang sempat meningkat. Di samping program vaksinasi Covid–19 yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini.
Tito meminta sosialisasi terkait vaksinasi segera dilaksanakan oleh daerah supaya masyarakat memahami tujuan vaksinasi dan siapa saja yang berhak menerima serta mekanisme pelaksanaannya yang melibatkan unsur TNI-Polri.
“Untuk membangun kepercayaan masyarakat, unsur-unsur pimpinan daerah diharapkan ikut melaksanakan program suntik vaksin serempak secara nasional antara tanggal 14 -15 Januari depan. Mengikuti langkah suntik vaksin oleh Presiden RI bersama para pejabat negara pusat sebagai simbolis dimulainya program vaksinasi, yang rencananya dilaksanakan 13 Januari,” kata Tito Karnavian.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo mengutip arahan Presiden RI Joko Widodo juga menekankan supaya Prokes tetap dilaksanakan secara disiplin.
“Jangan sampai terbangun narasi di masyarakat bahwa Covid akan usai karena sudah ada vaksin. Jumlahnya tidak sebanding kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa. Sehingga tidak mungkin terpakai dalam waktu bersamaan, harus bertahap, itu berpengaruh kepada masyarakat yang belum memakai vaksin, apabila lalai terhadap Prokes,” ujarnya.
Menkes RI Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, secara teknis program vaksinasi yang rencananya akan berlangsung selama 15 bulan, yang dimulai Januari 2021 hingga Maret 2022, menyasar sekitar 181 juta jiwa penduduk dengan penambahan cadangan sekitar 15 persen.
“Dari 269 juta penduduk Indonesia, yang di atas 18 tahun kita identifikasi ada 188 juta rakyat. Dari 188 juta rakyat Indonesia ini yang kita keluarkan karena kondisinya hamil atau pernah terkena Covid-19 menjadi 181 juta rakyat Indonesia. Jumlah inilah yang menjadi target vaksinasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, 181 juta penduduk dikalikan dua vaksin, jumlahnya sekitar 362 juta, ditambah 15 persen menjadi 420 juta, maka angka jumlah vaksin inilah yang harus disiapkan untuk Indonesia.
Untuk tahap awal vaksinasi yang berlangsung Januari hingga April 2021, penerima vaksin Corona diprioritaskan untuk sekitar 1,6 juta tenaga kesehatan yang ada di 34 provinsi se-Indonesia.
“Untuk melaksanakan program vaksinasi kami sudah siapkan sekitar 30 ribu orang tenaga terlatih, dengan masing – masing kemampuan menyutik sekitar 30 – 40 orang per hari,” pungkasnya. (pp03)
