SEMARAPURA | patrolipost.com – Merasa kesal, puluhan warga berpakaian adat madya mendatangi Kantor Desa Negari, di Kecamatan Banjarangkan, Rabu (6/9/2023). Massa langsung membuat pagar dari bambu dan kayu di depan kantor desa setempat. Mereka merupakan pengempon Pura Batur, yang mempertanyakan tanah plaba pura mereka terkena akses jalan masuk ke kantor desa.
Pura Batur ini terletak di sisi barat Kantor Desa Negari. Warga yang berjumlah sekitar 50 orang ini, mendatangi kantor desa sekitar pukul 10.00 Wita. Datang perpakaian adat madya sembari membawa kayu dan bambu. Tidak hanya akses masuk ke kantor desa, namun juga sedikit bagian gapura berdiri di tanah pelaba pura.
“Tanah di depan kantor desa itu ada tanah pelaba Pura Batur. Kebetulan tadi krama sedang ngayah, warga kompak hendak bertanya terkait tanah itu,” ujar seorang pengempon di Pura Batur, Gusti Ngurah Agung, Rabu (6/9/2023).
Ia mengatakan, tanah pelaba pura yang terkena akses jalan masuk ke kantor desa itu sebenarnya tidak banyak, hanya beberapa meter. Sebelumnya sudah ada pertemuan antara pihak desa dengan kelihan dan perwakilan dari pengempon Pura Batur. Hanya saja belum ada titik temu dari permasalahan itu.
“Kedatangan kami pada intinya untuk memastikan bagaimana nanti tanah pelaba pura ini. Kalau pada masa saya sebagai perbekel, ada permintaan dari krama pengempon pura, saya berusaha berikan berupa punia ke pengempon pura,” jelas Gusti Ngurah Agung yang juga mantan perbekel Desa Negari.
Ketika menyambangi kantor desa, puluhan warga pengempon Pura Batur itu diterima oleh sekretaris desa, I Ketut Darta. Sementara Perbekel Negari, Gusti Bagus Mahendra saat itu menghadiri pertemuan di Gor Swecapura Gelgel.
Sebelum membubarkan diri, massa membuat pagar dari kayu dan bambu di sisi barat pintu masuk kantor desa. Ini sebagai pembatas dari tanah kantor desa, dengan tanah pelaba Pura Batur.
Sekretaris Desa Negari I Ketut Darta mengatakan, akses masuk dan gapura Kantor Desa Negari itu sebenarnya sudah dibangun tahun 2021 silam. Pada masa perbekel sebelumnya, pihak kantor desa terkena sewa lahan. Namun sejak tahun 2022, hal itu tidak bisa lagi dilakukan.
“Karena memang dari sisi aturan untuk sewa lahan itu tidak ada, jadi (sewa) tidak bisa dilakukan,” ujar Ketut Darta saat ditemui di Kantor Kepala Desa Negari.
Terkait aksi warga memasang pagar di depan Kantor Desa Negari, dirinya mempersilakan selama dilakukan dengan tertib.
“Intinya tidak ada regulasi (untuk sewa lahan), bagaimana kami tanggung jawab uang pemerintah,” jelasnya. (855)
