BANGLI | patrolipost.com – Menginjak lima tahun ruas jalan yang menghubungkan Dusun Selati, Desa Bunutin Bangli dengan Dusun Tanggahan Talangjiwa, Desa Demulih, Kecamatan Susut ambrol. Kini ruas jalan tersebut tidak bisa dilewati kendaraan roda empat. Perbaikan jalan alternatif tersebut kemungkinan baru bisa terlaksana pada awal tahun 2024.
Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bangli, Sang Ketut Supriadi mengatakan akibat bencana mengakibatkan beberapa fasilitas umum berupa jalan dan berikut sarana pendukungnya rusak. Untuk perbaikan fasilitas umum tersebut pada tahun 2021 Pemkab Bangli melalui BPBD mengajukan proposal bantuan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
”Ada delapan usulan yang kami ajukan, salah satunya rekontruksi jalan Selati-Tanggahan Talangjiwa,” ujarnya, Rabu (24/5/2023).
Lanjut Sang Ketut Supriadi atas usulan yang diajukan via E-proposal di tahun 2022 sebagai tindak lanjut tim dari BNPB telah turun melakukan verifikasi. Total anggaran untuk rehabilitasi 8 titik jalan sebesar Rp 8,6 miliar. Rinciannya untuk rehabilitasi ruas jalan Selat-Talangjiwa sebesar Rp 1,5 miliar, Sidawa-Tamanbali dianggarkan Rp 1,6 miliar, Penulisan-Sukawana (kintamani) Rp 1,6 miliar, Jalan Bangbang-Penaga Landih sebesar Rp 470 juta.
Berikutnya, jalan Pukuh-Penataan (Susut) sebesar Rp 700 juta, jalan Penglipuran-Tirta Dedari sebesar Rp 1,3 miliar dan rehabilitasi jalan dan bangunan pelengkap pada ruas jalan Desa Abuan sebesar Rp 532 juta.
”Dari hasil koordinasi kemungkinan besar anggaran turun di bulan Oktober 2023,” sebutnya.
Menurut Sang Ketut Supriasi sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah maka telah dialokasikan anggaran Rp 350 juta untuk pendampingan. Anggaran digunakan untuk pembuatan DED sebesar Rp 200 juta dan pendampingan pengawasan Rp 150 juta.
Disinggung apakah kegiatan bisa berjalan tahun ini dikarenakan anggaran baru turun di akhir tahun (Oktober), kata dia melihat sisa waktu untuk tahun ini hanya dua bulan kalender, maka kemungkinan besar kegiatan baru bisa terlaksana di awal tahun 2024.
”Waktu dua bulan tidak cukup untuk pelaksanaan kegiatan fisik, belum lagi kegiatan harus melalui proses tender yang tentu butuh waktu, maka kegiatan baru bisa terlaksana di awal tahun 2024,” tegasnya. (750)
