SINGARAJA | patrolipost.com – Sejumlah peternak dan saudagar sapi di Buleleng mengeluhkan lambannya proses adiministrasi oleh dinas terkait di Provinsi Bali untuk ternak sapi yang akan dikirim keluar Bali. Terlebih saat ini merupakan momentum panen raya buat peternak karena permintaan sedang tinggi menjelang Hari Raya Idul Adha.
Keterlambatan proses administrasi itu dianggap dapat memicu kerugian akibat munculnya cost tambahan biaya pakan. Bahkan, keterlambatan pengiriman sapi ke daerah tujuan sangat berpengaruh terhadap harga jual akibat menurunnya berat sapi dari 2 kg hingga 5 kg.
Keluhan itu disampaikan oleh salah satu petani ternak sekaligus saudagar sapi dari Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Gede Adnyana. Ia mengaku telah melakukan berbagai upaya agar proses administrasi dokumen sapi dapat dipercepat penyelesaiannya, namun tetap saja lamban dan itu sangat mengganggu distribusi sapi keluar daerah hingga memantik kerugian.
“Padahal sapi-sapi yang siap kirim telah divaksin bahkan telah lolos dari pemeriksaan Kesehatan. Nah, menunggu dokumen dari pemerintah (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali) sangat lama bahkan bisa memakan waktu hingga 5 hari lebih,” keluh Adnyana saat ditemui Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali IGK Kresna Budi, Rabu (24/05/2023).
Diantara kendala yang membuat lamban yakni pembagian penanda pada telinga atau yang disebut dengan airtag setelah sapi divaksin atau telah lolos uji klinis.
”Kadang proses itu yang membuat kami kesulitan akibat biaya tambahan karena harus membeli pakan dengan biaya yang tidak sedikit. Ini tentu akan merugikan peternak karena sapi yang seharusnya terjual dengan harga maksimal terpaksa berkurang akibat keterlambatan prosedural,” imbuhnya.
Karena itu, kepada Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali Kresna Budi, Adnyana berharap dapat dibantu prosesnya sehingga waktu pengiriman sapi ke daerah tujuan bisa lebih singkat.
”Saat ini kan menjelang Hari Raya Idul Adha permintaan dari Jakarta cukup tinggi. Jangan sampai momentum dalam sebulan ini hilang. Biasanya kami biasa kirim antara 100 hingga 500 ekor perhari jika prosesnya lancar. Karena itu kami berharap agar prosedurnya bisa dipermudah,” ucapnya.
Atas keluhan itu Kresna Budi mengaku akan secepatnya melakukan koordinasi bersama pihak terkait untuk mempermudah dan mempercepat proses pengiriman ternak ke luar Bali. Hasil pengamatan, menurut politisi Golkar ini kendala ada pada pada surat menyurat atau administrasi serta keterlambatan mendapatkan airtag.
”Kita berharap ini akan dikaji secepatnya oleh pejabat di Bali agar momentum permintaan tinggi tidak hilang gara-gara lambatnya proses administrasi. Jika cepat prosesnya akan berdampak pada laju inflasi soal ketersediaan daging di daerah Jawa. Bahkan keterlambatan pengiriman akan berpengaruh besar terhadap perputaran ekonomi di Bali,” kata Kresna Budi.
Untuk itu Kresna Budi mendesak pihak terkait seperti dinas yang membidangi peternakan maupun perizinan di Bali agar turun langsung melihat fakta riil di lapangan untuk memastikan kendala yang dihadapi peternak.
“Kita memahami kadang kendala ada pada sistem karena belum semua paham dengan teknologi terutama soal pembatasan kuota yang tidak sebanding dengan kebutuhan di masyarakat. Nah, inilah yang perlu dilihat sehingga peternak tidak kehilangan momentum untuk menjual sapinya padahal moment ini yang ditunggu untuk mendapatkan keuntungan bagi peternak,” tandas Kresna Budi. (625)
